Berkaca Konflik Natuna, Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Harus Dimaksimalkan
JAKARTA - Komisi I DPR RI menyatakan bahwa pembangunan infrastuktur pertahanan Indonesia harus dimaksimalkan jika berkaca dari kasus masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain menuntut infrastruktur yang juga harus dibangun maksimal.
"Kapasitas APBN kita kalau dimaksumalkan untuk membangun infrastruktur pertahanan, itu cukup," kata Willy saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020 malam.
Namun, kata Willy, akan banyak alokasi lainnya yang akan terpotong. Menurutnya, hal itu bakal memunculkan persepsi dan opini publik yang beragam.
"Nanti media dan masyarakat sipil juga akan ribut kalau APBN diarahkan ke anggaran pertahanan terlalu besar. Satu persatu kita selesaikan tanpa harus banyak yang dikorbankan," tuturnya.
