DPR Bentuk Panja Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya dan Asabri
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya dan PT Asabri.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembentukan Panja tersebut sebagai respons cepat dibandingkan pansus yang lebih memakan waktu lama.
“Jadi karena pemerintah itu sudah melakukan hal-hal yang perlu, kita respons cepat ya kita akan segera ini. Kalau panja kan cepat aja hari ini bisa segera bikin panja-panja di masing-masing komisi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Menurut Dasco, keputusan pembuatan Panja tersebut usai DPR mendengarkan keterangan dari Menkeu, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Kapolri mengenai permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ia menerangkan, nantinya panja tersebut akan terbagi di beberapa komisi. Seperti Komisi VI DPR membidangi BUMN akan melakukan pengawasan terhadap Jiwasraya dan Asabri.
Kemudian, lanjut Dasco, untuk Komisi XI DPR membidangi keuangan itu akan melakukan pengawasan dan supervisi bagaimana keuangan daripada asuransi Jiwasraya, dan Asabri bisa dikembalikan ke masyarakat.
“Karena itu yang paling penting, menurut kita bahwa uang yang sudah hilang itu bisa kembali,” beber Dasco.
Kemudian Dasco mengutarakan, Komisi III DPR yang membidangi hukum turut membuat panitia kerja. Di mana Komisi III akan mengawasi dan supervisi penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung ihwal kasus Jiwasraya yang sedang berjalan.
“Sehingga menurut kami hal-hal itu yang akan segera lakukan untuk merespons kerja cepat pemerintah agar dana masyarakat bisa kembali, kinerja yang buruk dari asuransi tersebut kemudian bisa baik dan penegakan hukum bisa berjalan,” bebernya.
Di sisi lain, politikus Partai Gerindra tersebut memaparkan ihwal mengapa DPR lebih memilih Panja dibandingkan Pansus.
“Kalau kita sekarang bicara Pansus, sekarang pemerintah sudah berada di level lima larinya, kita baru di nol,” jelasnya.
Lebih lanjut, sebagai salah satu pimpinan DPR dia akan melakukan komunikasi kepada semua fraksi di DPR. Dia mengklaim hampir semua fraksi pun telah sepakat dengan Panja itu.
"Jadi, kita akan komunikasikan, sebagian besar fraksi setelah melihat apa yang telah dilakukan dari segi upaya pengembalian uang, kemudian perbaikan kinerja dan perbaikan hukum hampir semua sepakat,” tandasnya.
(Awaludin)
