JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Guna mengatasi permasalahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat pun akan menggelar pertemuan dengan pemerintah. Tujuannya mencari solusi terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut.
Baca juga: Tolak Omnibus Law Penghapusan Sertifikat Halal, PPP : Islam Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi
"Tinggal bagaimana nanti pembahasan antara DPR bersama pemerintah," ungkap anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi kepada Okezone, Jumat (24/1/2020).
Ia menjelaskan, nantinya DPR dan pemerintah bakal duduk bersama membahas jalan keluar terkait permasalahan tersebut.
Baca juga: Penyusunan Omnibus Law Berpotensi Tuai Polemik di Perda Syariah
Dirinya mengungkapkan bahwa munculnya pro dan kontra di kalangan publik terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah sesuatu yang biasa terjadi.
"Pro-kontra merupakan hal yang wajar bagian dari proses demokrasi," katanya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang diajukan pemerintah kepada DPR.
Masing-masing adalah RUU Omnibus Law Perpajakan; RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja; serta RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Baca juga: PAN: Waspada Penumpang Gelap di RUU Omnibus Law
RUU Omnibus Law ini mencakup revisi dari 79 undang-undang yang terdiri dari 1.244 pasal. Pasal yang direvisi bakal memangkas hal yang selama ini menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Di sisi lain, para pekerja atau buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Alasannya, buruh merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draf beleid itu.
"UU sapu jagat" tersebut juga mereka nilai tidak berpihak kepada buruh dan lebih pro-pengusaha.
Baca juga: Susun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ma'ruf Amin: Pemerintah Akan Dengar Aspirasi Semua Pihak
(Hantoro)