nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Sebut Tak Ada Unsur Penipuan dalam Kasus Sunda Empire

CDB Yudistira, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2020 13:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 07 525 2164839 polisi-sebut-tak-ada-unsur-penipuan-dalam-kasus-sunda-empire-9UJB3412Ol.jpg Foto: Ist

BANDUNG - Penyidikan terkait kasus Sunda Empire, dipastikan tidak terdapat unsur penipuan. Sebab, petinggi Sunda Empire tidak meminta uang pada anggotanya.

"Mereka anggotanya tidak dimintai uang yang nantinya mendapatkan keuntungan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga ketika dikonfirmasi, Jumat (7/2/2020).

Saptono menuturkan, para anggota bergabung karena berharap bakal mendapatkan uang deposito senilai 500 juta USD yang dijanjikan petinggi Sunda Empire.

"Mereka mengikuti Sunda Empire itu kan tergiur dengan apa yang disampaikan. Uang katanya mempunyai deposito 500 juta USD, harapannya mengikuti Sunda Empire itu kan bisa mendapatkan dari itu," lanjut dia.

Dalam kasus ini pun tidak ada kerugian materi yang dialami oleh para anggotanya. Saat ini, pihak masih melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka.

Baca Juga: Deretan Fakta Terkait Sunda Empire yang Bikin Heboh 

"Gak ada yang dirugikan dari segi materi," jelas dia.

Pengusutan kasus tersebut diawali dari adanya laporan dari budayawan yang merupakan Ketua Majelis Adat Sunda, Ari Mulia. Sejumlah saksi ahli dari budayawan dan sejarawan juga dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap kelompok Sunda Empire.

Akhirnya polisi menetapkan ketiga orang diantaranya Nasri Bank sebagai Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai Kaisar, dan Ki Agung Raden Rangga Sasana sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire sebagai tersangka penyebaran berita bohong.

Adapun sejumlah barang bukti satu lembar sisilah kerajaan Sunda Empire, diantaranya surat perrnyataan Sunda Empire, selembar pengambilan sumpah Sunda Empire, selembar bukti deposito bank UBS, dan selembar setoran tunai bank.

Polisi menjerat ketiganya dengan Pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946, soal Penyebaran Informasi Palsu dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 10 tahun. (kha)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini