Tiga Rumah Sakit di Papua Disiagakan untuk Tangani Pasien Korona
JAYAPURA - Sebanyak tiga rumah sakit milik pemerintah di Papua telah memiliki ruang isolasi bagi penderita Covid-19. Tiga rumah sakit tersebut adalah RSUD Dok II Jayapura, RSUD Nabire dan RSUD Merauke.
Hal ini disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aron Rumainum, kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2020).
"Itu sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2004 lalu sebagai rumah sakit rujukan dengan kelengkapan ruang isolasi penanganan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) kala itu. Dan ada tambahan lagi, RSUD Nabire dan Merauke," kata dr. Aron.
Dijelaskan, tiga rumah sakit ini juga berstatus sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien yang dicurigai terkena Virus Korona di seluruh Provinsi Papua.
"Statusnya juga menerima rujukan. Jadi kabupaten terdekat bisa dibawa ke rumah sakit itu jika ada indikasi," jelasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Pejabat dan RS Tak Bocorkan Privasi Pasien Korona
Namun demikian, pihaknya mengaku sangat kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis ruang isolasi. Jumlahnya sangat minim untuk tiga rumah sakit tersebut.
"Dulu kami mendapat 30 paket dari kementrian, 10 kita berikan kepada RSUD Jayapura, dan sisanya kita berikan kepada Litbangkes Papua, karena mereka juga memeriksa sampel penderita. Sementara Nabire dan Merauke informasi yang kami terima menerima masing-masing 10 Paket APD. Ini masih sangat kurang, karena itu sekali pakai saja," ungkapnya.
Dirinya berharap, dengan sudah adanya dua warga positif covid19 di Bekasi, maka APD harus segera disiapkan, termasuk kelengkapannya.
"Karena ini sangat penting. Tanpa pakaian itu, maka akan sangat riskan kepada petugas kesehatan. Jadi sifatnya urgen. Kalau yang lain saya fikir rumah sakit tinggal melengkapi. APD itu harganya satu jutaan, bisa dianggarkan itu," jelasnya.
Untuk sinergitas penanganan Covid-19, dr. Aron berharap segera dilakukan rapat koordinasi lintas sektor. Karena tidak semuanya soal pencegahan dan penanggulangan dilakukan Dinas Kesehatan.
"Kami harap Gubernur Papua segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Baik pemerintahan, maupun swasta. Sehingga jelas, tugasnya masing-masing. Termasuk pengadaan APD. Saya contohkan kalau orang baru datang dari Bandara, itu tugas siapa, lalu orang yang dalam pengawasan itu selama masuk di hotel, maka tugasnya siapa, ini PHRI (Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia, red), bukan lagi kami. Koordinasi itu penting," jelasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
