Share

Pemberlakuan Jam Malam Covid-19 dan Penutupan Usaha Masyarakat di Aceh Dikritik

Windy Phagta, Okezone · Rabu 01 April 2020 11:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 01 340 2192254 pemberlakuan-jam-malam-covid-19-dan-penutupan-usaha-masyarakat-di-aceh-dikritik-eeXR3yNp47.jpg Ilustrasi (Okezone)

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memberlakukan jam malam hingga Jumat 29 Mei 2020 sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Namun, kebijakan itu dikritik kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Jam malam yang berlaku mulai pukul 20.30 hingga 05.30 WIB melarang warga beraktivitas di luar rumah. Usaha masyarakat seperti warung kopi, toko, bahkan pedagang asongan tutup.

 Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Aceh Berlakukan Jam Malam hingga 29 Mei

Pedagang kecil yang sering megais rezeki di malam hari terutama dengan bermodal gerobak atau lapak-lapak di pinggir-pinggir jalan, kini mulai kehilangan pendapatan bahkan pekerjaan. Ini berdampak serius pada kehidupan ekonomi keluarganya.

Anggota DPRA Teuku Irwan Djohan menyorot kebijakan jam malam disertai penutupan usaha masyarakat yang menurutnya bukan jalan efektif mencegah penyebaran virus corona.

 Virus corona

Menurut dia, seharusnya pemerintah Aceh bukan membelakukan jam malam, tapi berani mengambil kebijakan untuk menutup semua jalur masuk ke Aceh dan memberi pengecualian bagi angkutan barang. Kemudian melakukan karantina orang dalam pemantauan (ODP) secara ketat.

“Seluruh pintu masuk ke Aceh, baik dari udara, laut dan darat sudah seharusnya ditutup. Mengingat semua kasus positif Covid-19 di Aceh terjadi pada orang Aceh yang masuk dari luar, seperti Jakarta, Surabaya, Bogor dan Malaysia,” ujar Teuku Irwan Djohan, Rabu ( 1/4/2020 )

Menurut, Irwan yang menjadi akar permasalahan di Aceh saat ini, masih dibukanya jalur tranpostasi baik laut, udara dan darat untuk masuk ke Aceh, hingga Aceh rentan dengan masuknya warga dari luar Aceh yang mungkin membawa Covid-19.

“Untuk menyelesaikan setiap masalah, maka yang harus diatasi adalah akar permasalahannya. Kalau Aceh menerapkan jam malam, meliburkan sekolah, menutup usaha masyarakat dan melarang keramaian, tapi Aceh masih membuka bandara, pelabuhan dan terminal, maka semua kebijakan itu sia-sia.” ujarnya.

“Seandainya kita asumsikan bahwa semua orang yang ada di Aceh ini negatif dari Covid-19. Tapi kemudian masuk orang yang sudah terinfeksi Covid-19, maka penularan akan terus terjadi,” tambah Irwan Djohan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Jumlah kasus positif corona di Aceh kini 5 orang, kemudian ada puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta ratusan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh yang tersebar di 23 kabupaten dan kota.

Menurut Irwan, ratusan ODP tersebut harus dikarantina secara terpusat minimal 14 hari, dan dilindungi 24 jam agar tidak bertemu dengan orang lain.

“Memutus rantai penularan Covid-19 ini tidak mungkin berhasil jika para ODP hanya diimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Hal yang sangat manusiawi apabila manusia bosan berada di dalam rumah selama 14 hari. Maka ia akan tetap keluar rumah, belanja ke pasar, ke apotik dan sebagainya.” katanya.

Disamping itu iya menyebutkan, tidak semua ODP di Aceh merupakan orang yang mampu secara ekonomi, banyak di antaranya rakyat kecil yang sumber penghasilannya dari bekerja harian.

“Bagaimana mungkin mereka yang pekerja harian ini diimbau untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari? Mau makan apa dia dan keluarganya?,” tanya Irwan.

Maka oleh itu menurutnya, sudah seharusnya pemerintah yang menanggung kebutuhan para ODP, baik makanan, vitamin, dan sebagainya. Caranya para ODP ini harus dikarantina di satu tempat.

Irwan Djohan menyarakan, akan lebih tepat apa bila para ODP dikarantina di fasilitas militer yang sudah terjamin keamanannya, juga mempunyai sarana yang lengkap seperti kamar tidur, kamar mandi, perabotan, sarana olahraga dan taman.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini