Pemprov Jatim Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Penanganan Pandemi Corona
SURABAYA - Penyebaran Covid-19 atau virus corona di Jawa Timur terus meluas. Jumlah warga yang positif virus corona mengalami peningkatan. Alhasil, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.
Dana tersebut dipakai mulai dari upaya preventif dan promotif, kuratif, tracing serta dampak sosial ekonomi. Total anggaran yang mencapai Rp 2,384 triliun ini setara dengan 6,8 persen dari APBD Provinsi Jatim.
"Kami menyiapkan dana Rp2,384 triliun untuk penanganan Covid-19, ini setara 6,8 persen dari APBD Jatim," terang Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Jumat 3 April 2020 malam.
Menurut Khofifah, dana tersebut dipakai untuk penanganan Covid-19 mulai dari preventif, promotif, kuratif, tracing hingga dampak sosial ekonomi. Anggaran ini menjadi penting bagi Pemprov dalam upaya melindungi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Dampak ekonomi dan sosial dari Covid-19 telah dihitung sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun di luar DTKS. Pemprov memakai DTKS karena ada intervensi dari pemerintah pusat. Apakah berkaitan bantuan pangan nontunai atau dari PKH, itu mereka yang masuk pada DTKS.
"Hari ini kita menemukan fenomena baru, mereka yang ada di kepulauan terkonfirmasi mereka tidak bisa menjual ikannya. Ini sebagian mereka tidak masuk DTKS. Lalu di kota ini misalnya ada driver ojol yang tidak masuk DTKS," paparnya.
Kemudian mereka yang mudik, karena semula mereka perantau yang dapat pemasukan harian dari jualan UMKM, namun mereka tidak masuk dalam DTKS. Dalam hitungannya di pedesaan ada 4,73 juta.
Sementara yang masuk DTKS ada 3,73 juta keluarga. Berarti ada satu juta keluarga yang tidak masuk atau di luar DTKS. Lalu di kota ada sekitar 3,8 juta keluarga akan terdampak. Dari jumlah itu yang sudah tercover dari DTKS ada satu juta, dan di luar itu ada 2,8 juta tidak masuk.
"Tentu kita berharap ada support dari kabupaten/kota masing-masing sudah mendapatkan peraturan yang memungkinkan, bahkan yang wajib diikuti oleh bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran 6 sampai 7 persen, maka akan memberikan bantalan yang kuat bagi penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 di Jatim," tandasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
