Pemerintah Bakal Perbaiki Data Penerima Bansos Presiden
Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. Karena itu Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.
"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM. Kemudian Muhadjir turut mengingatkan terkait program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19.
Dia berpesan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," pungkas Muhadjir.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
