Gugus Tugas Perbolehkan Sebagian Orang Bepergian saat Pandemi Covid-19
Selanjutnya, penghambatan itu menyasar pada distribusi kebutuhan dasar dan pelayanan pendukung lainnya, seperti pendistribusian pangan, hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan.
"Dalam beberapa waktu terakhir ini dan juga Dokter online memanfaatkan upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien dengan menyiapkan makanan yang berasal dari hewan laut terutama ikan dan sejumlah ikan dari beberapa daerah tertentu itu dipasok untuk menjadi konsumsi rutin bagi pasien yang dirawat di rumah sakit juga termasuk juga di rumah sakit darurat Wisma Atlet," tutur Doni.
Kemudian juga terhambatnya kegiatan mobilitas tenaga kerja harian lepas seperti petani, nelayan, dan juga tukang kebun. Oleh karenanya, kata Doni, dikeluarkannya SE itj diharapkan seluruh warga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah.
"Kemudian juga pelayanan fungsi ekonomi penting seperti halnya bahan dasar APD yang perlu di datangkan dari luar negeri. Kemudian reagen untuk PCR test, kemudian juga masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya seperti halnya mesin PCR," tutur Doni.
Meskipun diperbolehkan bepergian keluar kota atau manapun, Doni menyebut bahwa ada sejumlah syarat yang diwajibkan untuk dipenuhi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
"Harus ada izin dari atasan minimal,setara dengan eselon 2, kemudian Kepala Kantor, kemudian wirausaha yang berhubungan dengan Covid tetapi tidak memiliki instansi sehingga diperlukan adanya surat pernyataan dari yang bersangkutan dan ditandatangani di atas materai dan harus diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. Kemudian juga masyarakat yang mendapatkan pengecualian ini wajib untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat, artinya merek yang bepeegian harus dalam keadaan sehat dan kembalinya pun harus tetap sehat," papar Doni.
Terkait surat keterangan sehat, Doni menyatakan, harus diperoleh dari rumah sakit resmi, Puskesmas atau klinik di daerah masing-masing. Mereka yang bebas bepergian juga harus melakukan test PCR dan Rapid Test.
Tak hanya itu, selama bepergian, kata Doni, pihak-pihak itu diharapkan tetap melakukan standar protokol kesehatan, semisal menggunakan masker, selalu jaga jarak, menjaga kebersihan tangan, dan tidak menyentuh bagian tertentu dari wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Serta kepergian mereka juga harus menunjukkan bukti tiket pergi dan pulang.
"Inilah sejumlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dari gugus tugas, sehingga dapat menghilangkan keragu-raguan masyarakat bahwa mudik tetap dilarang yang ada adalah sejumlah kegiatan untuk masyarakat dan pejabat serta instansi atau pegawai yang berhubungan dengan penanganan percepatan Covid-19," tutup Doni.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
