JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.'
"Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota," ucap Bagja, Jumat (5/6/2020) malam.
Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19.
"Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19," imbuhnya.