Tak Pakai Masker, Warga di Surabaya Dihukum Push Up dan Joget
SURABAYA – Warga yang tidak memakan masker saat berada di luar ruangan disanksi push up dan joget di jalanan Kota Surabaya, Jawa Timur.
Semua ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menegakkan Perwali Surabaya No 28/2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menuturkan, penegakan Perwali 28 tahun 2020 terus dilakukan. Salah satunya kepada warga yang tidak menggunakan masker. Itu karena hampir 60 persen pelanggar adalah individu yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak.
"Sesuai Perwali Pasal 34, Satpol PP diperkenankan melakukan penyitaan KTP kepada para pelanggar. Makanya bagi warga yang tidak menggunakan masker saat mengemudi, kita hentikan dan dilakukan penyitaan KTP-nya," kata Eddy, melansir Sindonews, Senin (22/6/2020).
Ia menambahkan, penyitaan KTP itu dilakukan selama 14 hari sesuai masa inkubasi virus corona. Setelah 14 hari, pelanggar itu bisa mendatangi Maskas Satpol PP untuk mengambil KTP sembari menuliskan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mematuhi semua protokol kesehatan yang berlaku.
"Sejak hari pertama penertiban hingga hari ini, sudah ada sekitar 40 KTP yang kami sita. Mereka bisa mengambil KTP itu setelah 14 hari, langsung datang ke kantor sambil membuat surat pernyataan," ucapnya.
Eddy melanjutkan, bagi warga yang melanggar dan tidak membawa KTP, pihaknya melakukan sanksi lain, yaitu diminta push up bagi yang muda-muda dan ada pula yang diminta joget. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera.
"Jadi, diharapkan mereka ingat terus pernah dihukum joget karena tidak menggunakan masker sehingga mereka akan lebih ingat untuk terus menggunakan masker," katanya.
Baca Juga : Bertambah 60, Kasus Positif Covid-19 di Sumsel Capai 1.839
Selain itu, tujuan diminta joget tersebut untuk meningkatkan imun mereka. Sebab, apabila mereka senang berjoget, diharapkan imun mereka bisa meningkat sehingga tidak gampang terjangkit virus.
"Nah, setelah mereka diberi sanksi itu, lalu mereka diberi masker dan diminta untuk selalu dipakai dimana pun berada," ujarnya.
Eddy memastikan bahwa sanksi tersebut sudah diberlakukan sejak H+8 Perwali diundangkan, karena selama 7 hari sebelumnya, Perwali itu disosialisasikan masif ke berbagai bidang.
Baca Juga : Ombudsman RI: Siapa yang Ambil Keuntungan dari Rapid Test?
"Baru pada hari ke-8 kami beri sanksi terhadap pelanggar itu dan itu terus kami lakukan setiap harinya," katanya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
