Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkup KLHK
“Era teknologi dan digitalisasi saat ini semakin menuntut transparansi dan kecepatan. Untuk itu kita sebagai unsur pemerintah, pembuat dan pelaksana kebijakan publik, tidak boleh terlambat mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang timbul di tengah masyarakat. Desain atau formulasi sebuah kebijakan publik harus didasarkan pada basis sains dan diterima publik sesuai dengan dinamika yang terus berkembang,” tegas Bambang.
Disamping itu, Fungsional Analis Kebijakan memegang peranan penting dalam perbaikan proses penyusunan kebijakan publik dan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan.
Untuk mendukung formulasi kebijakan yang baik di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, kontribusi dari seorang Fungsional Perencana menjadi elemen penting. Aspek Perencanaan merupakan tahapan manajemen yang membutuhkan porsi perhatian besar dalam menjalankan organisasi.
Fungsional Perencana merupakan pelaksana perencanaan teknis dalam merumuskan rekomendasi strategis, kebijakan dan program serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaannya.
Kemudian Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dengan tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dapat mendekatkan produk-produk kebijakan sektor kehutanan yang lebih membumi, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan juga berperan sebagai pelaksana teknis yang bekerja intens di tingkat tapak, akan dapat memberikan informasi dan data yang berkualitas.
Untuk menjalankan pemerintahan, aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang taat azas tidak kalah penting. Semua program pemerintah dapat berjalan dengan dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN menjadi penting untuk efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja KLHK dengan pemenuhan kriteria prudent dan akuntabel.
