Hari Kependudukan Dunia; Dampak Covid-19 Terhadap KB, Kesehatan Ibu, Hingga Kekerasan Berbasis Gender
JAKARTA – Ada yang berbeda dari peringatan Hari Kependudukan Dunia yang jatuh pada 11 Juli hari ini. Jika biasanya diisi acara seperti seminar nasional, penyelenggaraan kegiatan tersebut ditiadakan mengingat saat ini sedang masa pandemi Covid-19.
Namun demikian, peringatan Hari Kependudukan tingkat dunia ini dijadikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai momentum untuk menyampaikan isu-isu penting yang saat ini menjadi problematika kependudukan nasional mapun global kepada publik yakni seputar layanan dasar kependudukan terkait ibu hamil, kesehatan reproduksi dan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani dalam konferensi pers di Gedung BKKBN Jakarta, Jumat (10/10).
“Banyak hal yang kami lihat lebih teliti dan cermati diantaranya mengenai penurunan layanan akses kontrasepsi yang dialami kelompok perempuan usia subur semasa pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai dampak di masyarakat,” jelas Hasto.
Hal tersebut, lanjut Hasto berdasarkan studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi.
“Penurunan akses layanan kontrasepsi tersebut, kita cermati dampaknya adalah unwanted pregnancy atau miss time pregnancy kehamilan yang tidak dikehendaki betul-betul tidak dikehendaki dan kehamilan yang sebenarnya belum dikehendaki karena belum waktunya,” jelas Hasto.
Dampak dari unwanted pregnancy tersebut memicu terjadinya KDRT, perceraian, stunting yang sangat-sangat tidak diinginkan. Imbas berikutnya adalah kematian ibu dan kematian bayi. “Nah inilah problem-problem yang harus kita cermati masalakan kependudukan dikaitkan dengan hari kependudukan sedunia,” ungkap Hasto.
Ilustrasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami perempuan foto (Foto: Shutterstock)
Akibat penurunan akses kontrasepsi tersebut, diprediksi bisa mengakibatkan 7 juta Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown. Meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, layanan kesehatan reproduksi sedang dikesampingkan dan kekerasan berbasis gender.
Kelompok Remaja Paling Rawan Terdampak Kekerasan Berbasis Gender
Kelompok remaja memperoleh dampak yang lebih besar dari kelompok yang lain terutama dalam kekerasan berbasis gender yang didalamnya juga termasuk perkawinan usia anak yang kini banyak terjadi.
Diperkirakan terjadi 31 juta kasus kekerasan berbasis gender (GBV), 2 juta kasus pemotongan kelamin perempuan (FGM), dan 13 juta perkawinan usia anak.
Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia sendiri, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.
Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global.
“Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Hal ini memiliki banyak akibat negatif, seperti kematian ibu, kematian bayi, kurang gizi pada anak, juga berdampak untuk ekonomi,” jelas Hasto.
Lebih lanjut menurut dr. Hasto, anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan.
Untuk itu, salah satu solusi menangani perkawinan anak adalah pemberian pendidikan reproduksi. Sejak Juli 2019 BKKBN sudah melakukan terobosan baru dengan merilis website siapnikah, dengan harapan kami bisa lebih dekat dengan anak dan remaja dalam memberi pemahaman dan konseling terkait kesiapan nikah.
Selama ini BKKBN selalu melakukan terobosan-terobosan untuk mendekati para remaja terkait ketahanan remaja. Melalui program Generasi Berencana (GenRe) BKKBN mengembangkan ketahanan remaja di dalamnya.
Program GenRe dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap remaja serta orang tua yang memiliki anak remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja).
Saat ini PIK Remaja berjumlah sekitar 23.579 tersebar di 34 Provinsi. PIK Remaja diharapkan menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, berbagi cerita, berkreativitas dan saling tukar informasi dengan teman sebaya mereka.
(Foto: Shutterstock)
Namun demikian, ada temuan menarik dari hasil survey yang dilakukan BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia mengungkapkan bahwa, sebagian besar keluarga di Indonesia tangguh dalam menghadapi Covid-19 karena mampu menerima, saling mendukung, serta menghindari pertengkaran di masa pandemi ini.
“Di balik tangguhnya keluarga Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, terdapat peran perempuan atau istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, “ jelas Hasto.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani menyampaikan bahwa saat ini BKKBN sedang melakukan kajian akademik sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran terbaik BKKBN agar dapat bermakna besar terhadap kementerian dan lembaga yang lain dan juga Pemerintah Daerah.
“Kita sedang menyusun naskah akademik sebagai persiapan Rancangan Undang-Undang memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 maupun Peraturan Presiden yang memperkuat Perpress yang berkaitan dengan grand design kependudukan,” jelas Dwi.
BKKBN, lanjut Dwi, harus muncul sebagai lembaga yang memang konsern atau bertanggung jawab terhadap sinkronisasi kebijakan nasional dengan Pemerintah Daerah dan juga memiliki kepedulian yang sama terhadap program kependudukan yang berwawasan kependudukan.
Selain itu di hari peringatan Kependudukan Dunia ini, Dwi mengatakan, pihaknya akan mengajak Mendagri untuk bersama-sama menjadikan masalah kependudukan menjadi mainstream kependudukan di Indonesia. "Termasuk pula masalah kekerasan tehadap perempuan, karena hal ini muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi masalah dunia," kata Dwi.
CM
(Yaomi Suhayatmi)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
