Banyak Sekolah Sebenarnya Sudah Siapkan "Kuota Titipan" saat PPDB, Benarkah?
TANGERANG SELATAN - Kasus dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana atas Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Saidun terus berjalan. Hal itu dipicu amarah tak terbendung Saidun, usai 2 siswa titipannya gagak masuk SMAN 3 Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Kasus Lurah Saidun pun jadi momentum untuk memperbaiki proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangsel dan Provinsi Banten ke depan. Karena rupanya, selama ini masih cukup banyak jalur-jalur gelap yang ditempuh untuk bisa masuk SMP atau SMA Negeri.
Okezone coba mewawancarai salah satu sumber di Dinas Pendidikan berinisial BCL. Dia terlibat langsung dalam transaksi titip-menitip itu. Perannya sangat penting, yakni menjadi pengarah untuk mengatur berkas serta dokumen calon siswa yang masuk melalui jalur titipan.
BCL menuturkan, kuota jalur titipan sebenarnya telah disiapkan setiap masa penerimaan siswa baru tiap tahun. Kuota itu pun dibagi-bagi. Misalnya untuk satu sekolah menerima sekitar 300-an siswa baru, maka sekira 10 persennya adalah untuk jalur titipan.
"Memang tergantung kuota yang ada di sekolah juga, contoh ada 1 sekolah sediakan kuota siswa baru sebanyak 10 kelas. Lalu 8 kelasnya udah full, maka ya sisanya 2 kelas itu diperebutin buat titipan," katanya di kawasan Pamulang, Senin (27/7/2020).
Dijelaskan dia, total ada 23 SMP Negeri di Kota Tangsel dengan kuota siswa baru hingga sekira 10 ribu siswa pada tahun ini. Dari jumlah itu, maka 10 persennya atau 1000 slot siswa adalah jatah khusus titipan.
Sedangkan untuk SMA Negeri tak jauh berbeda, meski kewenangannya berada di Provinsi Banten. Saat ini, ada 12 SMA dan 5 SMK Negeri di Tangsel dengan kuota siswa baru tiap tahun mencapai sekira 6 ribu siswa. Artinya ada jatah slot sekira 600 siswa titipan.
"Rata-rata 10 persen harus nyediain slot itu tiap sekolah. Karena di Tangsel ini kan banyak juga kepentingan sama pihak lain, makanya disediain jatah titipan," sambungnya.
Mereka yang diberikan jatah siswa titipan pun beragam. Dari mulai oknum pejabat, politisi, LSM, Ormas, hingga oknum wartawan. Biasanya, terang BCL, berkas dan dokumen siswa titipan tingkat SMP diserahkan kepadanya terlebih dahulu di Dinas Pendidikan. Sebelum nantinya disebar ke sekolah tujuan.
"Berkasnya semua masuk kita dulu, nanti kita kumpulin semua kepsek buat kuota-kuota itu. Nanti kan ada jatah buat pejabat, dewan juga ada, pakai nama LSM, jatah slot buat Ormas, sama buat wartawan juga ada. Paling banyak itu buat Ormas, karena dulu pernah kejadian sekolah diblokir gara-gara titipan nggak lolos, kita nggak mau itu terulang kan. Kita jaga komunikasi bagaimana caranya biar semua tertib," jelasnya.
Meski begitu, BCL menegaskan bahwa perannya hanya menjembatani saja antara aspirasi masyarakat dengan sekolah tujuan. Tak ada penarikan uang yang diminta dinas pendidikan dari jalur siswa titipan itu. Hanya saja, dia tak tahu-menahu jika dari oknum-oknum tersebut meminta imbalan uang dari calon siswa.
"Kita nggak pernah minta uang, nggak tahu kalau di luar itu. Tapi dengan zonasi ini, agak mendingan konsentrasi tujuan siswa terpencar ke tempat tinggal masing-masing. Nggak seperti dulu, yang pinter kumpul di sekolah negeri tertentu," ucapnya.
