JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut bursa calon Kapolri saat ini makin riuh. Sebab, setiap calon yang diunggalkan telah melakukan manuver dan berbagai aksi grilya dengan caranya masing-masing.
"Mulai dari lobi-lobi tingkat tinggi, membuat berbagai kegiatan menyangkut kinerja unit kerjanya hingga event-event yag membuat si calon mendapat penghargaan," kata Neta saat dihubungi Okezone, Senin (30/11/2020).
Baca juga:
Kompolnas Masih Rahasiakan Jumlah Jenderal Calon Kapolri Pengganti Idham Azis
DPR Ungkap 6 Kriteria Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Apa Saja?
Ini Bahan Masukan yang Bakal Diserahkan Kompolnas ke Jokowi Terkait Calon Kapolri
Menurut dia, semua manuver yang dilakukan calom Kapolri tersebut untuk pencitraan agar si calon bisa dilirik Presiden Jokowi, yang punya hak prerogatif memilih Kapolri pengganti Jendral Pol Idham Azis.
"Bagi kalangan internal Polri yang paham dengan manuver dan aksi grilya tersebut, tingkah para bakal calon itu membuat kegelian sendiri di institusi kepolisian. Sebab grilya mereka tak lebih seperti orang cari muka," ucap dia.
Neta mengatakan, grilya para calon Kapolri tersebut akan semakin ketat tak kalah pada pekan ini akan ada pergantian kepala BNN. Sehingga akan ada bintang dua masuk menjadi bintang tiga, yang artinya persaingan dalam bursa Kapolri akan semakin ketat.
"Pada dasarnya, semua bintang tiga di Polri, ada 14 orang, berpeluang menjadi Kapolri. Meski demikian IPW hanya melihat empat atau lima bintang tiga yang berpeluang kuat masuk bursa dan akan masuk penjaringan Wanjakti Polri untuk menjadi calon Kapolri," ujarnya.
Nantinya, lanjut dia, hanya akan dipilih dua nama untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilih satu nama. IPW berharap, Kepala Negara memilih figur yang punya pengalaman dan jam terbang yang mumpuni serta pernah menjadi Kapolda di Jawa.
"Sehingga instingnya dalam menjaga keamanan nasional sudah terlatih," kata dia.
Neta menambahkan, persoalan berat yang dihadapi Kapolri ke depan justru persoalan di internalnya dan bukan di eksternal.
"Persoalan kelebihan jenderal, Kombes dan AKBP di Polri adalah persoalan pelik yang jika tidak ditangani akan memunculkan sikut menyikut di kalangan internal," terang Neta.
Ia mengatakan, persoalan mentalitas yang berbuntut tidak promoternya anggota Polri dalam penegakan hukum juga masalah berat yang tak muda diatasi Kapolri ke depan. Selain itu, tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan sarana prasarana Koprs Bhayangkara juga membuat kepolisian Indonesia seperti tidak terarah, terutama dalam alutsista, IT, dan teknologi kepolisian.
"Begitu juga tidak adanya evaluasi terhadap grand desain kepolisian membuat motto Polri yang Promoter hanya menjadi sebuah kata-kata kosong yang ke depan harus ditata ulang Kapolri baru agar Polri menjadi polisi yang modern," tandasnya.
(Awaludin)