Bima Arya Dicecar Belasan Pertanyaan soal Habib Rizieq Shihab di RS Ummi Bogor
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa polisi terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan RS UMMI saat merawat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
(Baca juga: Presiden PKS Kritik Keras Pemerintah soal Gaduh Habib Rizieq)
"Tadi saya menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Intinya, pihak kepolisian ingin memastikan apakah semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Bima Arya usai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (3/12/2020.
Dia menjelaskan, pihak kepolisian menanyakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tentang kesesuaian aturan sesuai aturan.
"Kemudian dari pihak RS Ummi juga sudah sesuai, saya lihat arahnya kesana. Jadi pihak kepolisian fokus kepada aspek aturan. Pada aspek protokol kesehatan," ungkapnya.
Bima Arya menyebut, penyidik memberikan 14 pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
"Ada sekitar 14 pertanyaan yang fokus khusus terkait dengan keberadaan HRS di RS Ummi dan saya jawab. Saya juga membaca rilis RS Ummi kemarin, dan di kesempatan ini saya perlu mengkoreksi dan menambahkan beberapa hal untuk melengkapi rilis tersebut. Ada yang saya koreksi dan tambahkan," tegasnya.
(Baca juga: Rumah Orangtua Mahfud Digeruduk, Perhimpunan Santri: Rizieq Bukan Putra Madura, Kok Dibela?)
Sementara terkait RS UMMI Bogor yang menyebutkan, tentang kronologis swab test Habib Rizieq. "Saya kira itu saya percayakan kepada masalah hukumnya, saya tidak mau masuk ke dalam masalah substansi," ungkapnya.
Ia menyebutkan, pada intinya, langkah Satgas itu sama ke semua RS. Misalnya saat RS Azra ada kasus, langkah sama, yaitu memastikan semua sesuai aturan protokol kesehatan.
"Begitu pula Mitra 10 Bogor, kemudian Yogya Plaza juga begitu, RSUD juga begitu. Ketika RSUD ada yang positif begitu. Jadi ini berlaku ke semua. Artinya langkah kami fokus kesana. Jadi ini pembelajaran untuk semua," ungkapnya.
Bima menuturkan sejauh mana kewenangan pemerintah, RS dan hak pasien. Menurutnya, hal itu harus paham semua.
"Jadi saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai. Termasuk saya, karena saya kan diperiksa juga, apakah langkah saya sudah sesuai apa belum. Biarkan hukum yang berbicara," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
