“Keuangan negara juga belum memungkinkan. Terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Maruf.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Bertemu dengan Komite I DPD RI Bahas Moratorium Pemekaran Daerah
Alasan lainnya adalah dari hasil evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa daerah pemekaran sebagian besar belum mandiri secara fiskal. Di mana, sebagian besar masih tergantung dengan anggaran dari pemerintah pusat.
“Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya itu (moratorium),” tuturnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.