Ini Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Sikapi Terbunuhnya 6 Laskar FPI
BOGOR – Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyikapi sejumlah perisitiwa yang melanda Indonesia belakangan ini. Salah satu yang menjadi sorotan publik yakni tewasnya enam laskar FPI oleh polisi.
Menurut presiden, menyikapi itu, bagaimanapun Indonesia adalah negara hukum, jadi hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. "Ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” katanya dalam keterangan persnya, Minggu (13/12/2020).
Menurutnya sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakan hukum secara tegas dan adil. Dia juga menegaskan juga bahwa tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena dapat melanggar hukum yang merugikan masyarakat.
Dan ingat aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yg merugikan masyarakat. Apalagi membahayakan bangsa dan negara,” ujarnya.
Jokowi juga minta bahwa aparat penegak hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” tegas Jokowi.
Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan.
Baca Juga : Hari Ini Komnas HAM Panggil Kapolda Metro Terkait Kasus Laskar FPI
Namun, dalam menjalankan tugasnya, Presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
"Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum," kata Presiden.
Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
Baca Juga : 6 Laskar FPI Ditembak, Jokowi: Aparat Dilindungi Hukum, Warga Tak Boleh Semena-mena!
"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tandasnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
