KPK Beberkan Konstruksi Kasus Dugaan Korupsi Bupati Klaten
JAKARTA — Plt Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Taufik Husein, membongkar konstruksi perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), pasca-operasi tangkap tangan (OTT). KPK membagi skandal rasuah yang melibatkan orang nomor satu di Klaten tersebut ke dalam lima klaster utama.
“Konstruksi perkara ini terbagi ke dalam lima klaster,” ujar Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025. Pada April 2026, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar ±Rp5 miliar, yang terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan tidak sesuai jam pelaksanaan sebesar Rp4,16 miliar dan kelebihan honor pelaksana kegiatan Rp1,02 miliar.
Atas temuan tersebut, HWI bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten (AGS) menggelar pertemuan di Semarang dengan Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 BPK Jateng (IHS) serta Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng (ALU).
“Adapun dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana dropping dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar ±Rp5 miliar dimaksud,” tuturnya.
Pertemuan susulan kemudian digelar pada Mei 2026 antara HWI dan ALU untuk memuluskan negosiasi penghapusan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pihak BPK sempat meminta uang support sebesar Rp600 juta, yang kemudian disepakati turun menjadi Rp400 juta usai ditawar oleh HWI.
“Bahwa selanjutnya dari pertemuan tersebut, HWI melakukan pertemuan dengan JP selaku Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, RZI selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta MHP selaku Kepala BPKAD Pemkab Klaten. Dalam pertemuan itu, ALU memberikan kontak 'kode AMIDIS' kepada HWI melalui perantara IHS dan AGS. HWI lantas meneruskan kode tersebut ke RZI untuk menyiapkan uang Rp400 juta,” jelasnya.
