Hong Kong Terapkan Aturan Kemanan Baru di Sekolah, Tidak Ada Ruang untuk Debat atau Kompromi
HONG KONG - Hong Kong resmi memberlakukan aturan baru tentang bagaimana sekolah beroperasi.
Kebijakan baru ini dilakukan beberapa bulan setelah pemerintah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru yang memberikan kewenangan luas kepada otoritas untuk menindak kejahatan politik yang didefinisikan secara samar.
Aturan baru yang muncul setelah undang-undang keamanan yang baru dan tindakan keras terhadap gerakan oposisi kota ini dianggap jauh melampaui apa yang sebelumnya diperdebatkan.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah pada Kamis (5/2), Biro Pendidikan kota (EDB) mengatakan "sejauh menyangkut keamanan nasional, tidak ada ruang untuk debat atau kompromi."
Seorang juru bicara biro tersebut mengatakan sesuai dengan hukum keamanan nasional, upaya pencegahan harus diberikan prioritas untuk meminimalkan kebutuhan akan penindasan dan hukuman.
"Sekolah memiliki peran penting untuk dimainkan dalam hal ini” terangnya.
(Baca juga: Kejam, Wanita Sekretaris Kamp Nazi Ini Dituduh Terlibat dalam 10.000 Pembunuhan)
Berbicara pada konferensi pers pada Kamis (4/2), Ip Kin-yuen, mantan anggota parlemen dan wakil ketua Persatuan Guru Profesional, mengkritik pemerintah karena mengumumkan kebijakan baru tanpa berkonsultasi dengan guru dan orang tua.
"Ada banyak kepekaan dan ketidakpastian dalam pendidikan hukum keamanan nasional," katanya.
"Ini akan menimbulkan tekanan dan kecemasan yang sangat besar di antara kepala sekolah dan guru,” lanjutnya.
Kebijakan baru tersebut diuraikan dalam serangkaian surat edaran. Di dalamnya mengatur materi pengajaran baru, termasuk video, buku bergambar, dan grafik, dengan kartun tentara China dan petugas polisi setempat membantu siswa memahami "tanggung jawab" mereka di bawah hukum keamanan.
Mereka membahas secara terperinci tentang bagaimana masalah keamanan nasional harus diajarkan di berbagai mata pelajaran, dari studi umum dan sejarah hingga biologi dan musik, serta bagaimana administrator dan guru harus menangani masalah disiplin dan kegagalan untuk menghormati pedoman baru.
(Baca juga: Ritual Baptis Tewaskan Bayi, Gereja Ortodoks Ini Dikecam)
Nantinya guru maupun siswa yang melanggar peraturan menghadapi potensi kecaman. Pihak penyelenggara sekolah disarankan untuk melibatkan polisi jika terjadi pelanggaran "serius".
"Jika seorang karyawan ditemukan telah melakukan tindakan tidak menghormati negara, sekolah harus memberikan nasihat atau peringatan yang sesuai, dan memperhatikan kinerja masa depan karyawan tersebut," tulis aturan itu.
