Pakar Hukum Minta Aspek Penghinaan di UU ITE Direvisi
JAKARTA - Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Juajir Sumardi menilai, hal utama yang harus diperhatikan saat revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah perihal penghinaan.
Juajir Sumardi menyebut, selama ini tindak pidana yang dijerat UU ITE menjadi bias.
"Tentu persoalan pertama yang perlu direvisi mengenai aspek penghinaan di dalam transaksi elektronik itu misalnya delik penghinaan itu harus dikembalikan pada KUHP. Sudah diatur dalam KUHP, delik penghinaan dan sebagainya," kata Juajir saat dihubungi, Selasa (23/2/2021) malam.
Oleh karena itu, kata dia, UU ITE harus dikembalikan pada hakikat semula dibentuk dengan maksud untuk mengatur persoalan yang berkaitan dengan transaksi elektronik termasuk informasi yang menggunakan elektronik.
"Jadi arahkanlah itu pada problem transaksi elektronik yang berkaitan dengan persoalan- persoalan ekonomi dan bisnis itu transaksi elektronik. Jadi tindak pidananya itu tindak pidana elektronik," ujarnya.
Adapun menurut dia, kasus penghinaan yang kerap terjadi di dunia maya dapat menggunakan UU ITE. Tetapi, sambung dia, itu hanya dijadikan sebagai alat bukti saja sabagai pembuktian.
Baca Juga : Perumusan Kembali UU ITE, Pakar Hukum: Harus Akomodasi Kepentingan Masyarakat
"Artinya begini semua sudah diatur dalam KUHP kemudian kita juga sudah mengakui bahwa di dalam UU ITE ini bahwa juga bisa menjadi alat bukti. Jadi ini hanya sebatas alat bukti tapi dikembalikan tidak boleh dijadikan sebagai ranah delik di situ," ucapnya.
Baca Juga : Pengamat : UU ITE Harus Tegaskan Pihak yang Dirugikan Lapor Sendiri
(Erha Aprili Ramadhoni)
