Curhat Tunarungu saat Pandemi Covid-19, Susah Baca Gerak Bibir

Taufik Budi, Okezone · Kamis 04 Maret 2021 21:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 04 512 2372560 curhat-tunarungu-saat-pandemi-covid-19-susah-baca-gerak-bibir-DOP4sMW3w1.jpg Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

SEMARANG – Edukasi protokol kesehatan Covid-19 belum efektif bagi penyandang difabel tunarungu di Kota Semarang Jawa Tengah. Mereka tak bisa membaca gerak bibir petugas kesehatan atau lawan bicara karena tertutup masker.

“Kawan-kawan difabel tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di saat pandemi Covid-19 karena para petugas kesehatan selalu memakai masker. Sehingga menyulitkan kawan-kawan tuli untuk membaca gerak bibir lawan bicara,” kata Ketua Gerakan Kesejahteraan Untuk Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Semarang, Mahendra Teguh Priswanto, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, banyak difabel tunarungu yang belum mendapatkan informasi detail penerapan protokol kesehatan. Sebab, petugas kesehatan sangat minim yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Sehingga para difabel ini hanya mengandalkan gerak bibir untuk berkomunikasi.

Padahal, sesuai anjuran pemerintah masyarakat diminta menerapkan 3M yakni mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di sinilah persoalan muncul karena difabel tunarungu tak bisa membaca gerak bibir karena tertutup masker.

“Misalnya terkait vaksinasi Covid-19, kawan-kawan tuli juga butuh informasi yang jelas. Tetapi sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan yang rata-rata belum bisa menggunakan isyarat,” terangnya.

Persoalan yang menimpa tunarungu itu menjadi salah satu masukan untuk rancangan peraturan daerah (raperda) baru Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel. Sejumlah pegiat hak difabel juga turut memberikan masukan-masukan.

“Perda baru nanti diharapkan bukan hanya mencakup penanganan masalah, tetapi juga aspek pencegahan terjadinya disabilitas. Seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, stunting atau gizi buruk, penyakit degeneratif dan sebagainya,” ucap Ketua Komunitas Sahabat Difabel (KSD) Semarang, Didik Sugiyanto.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, menyambut baik masukan-masukan dari pegiat hak difabel dari berbagai daerah tersebut. Usulan itu berupa Daftar Isian Masalah (DIM) sebagai substansi Raperda Jawa Tengah.

Bahkan, inisiatif Perda baru oleh Dinas Sosial Jawa Tengah ini sudah muncul pada 2020, tetapi karena terjadi pandemi Covd-19 dan semua diarahkan untuk refocusing respon Covid-19. Maka inisiatif tersebut baru bisa dilanjutkan pada tahun ini. Target Dinas Sosial, di akhir Maret 2021 ini, draf Raperda sudah selesai berproses bersama stakeholder terkait.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini