Etika dan Moralitas Politik Moeldoko Dinilai Buruk, Pengamat: Dikhawatirkan Berbuah Karma
JAKARTA - Dosen Universitas Paramadina, Khoirul Imam menilai, etika dan moralitas politik yang ditampilkan KSP Moeldoko sebagai pejabat istana dikhawatirkan berbuah karma. Moeldoko seharusnya pandai berhitung dalam mengambil langkah politiknya.
"Kehadiran dan keputusannya untuk menerima menjadi Ketum KLB adalah blunder, dan bunuh diri secara politik (political suicide) yang justru akan menghadirkan karma. "Moeldoko salah hitung. Dia bisa su'ul khotimah secara politik," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).
Umam juga menilai, lambatnya pemerintah dalam bersikap memunculkan persepi publik bahwa pemerintah tampak menikmati kisruh di internal Partai Demokrat. Menurut dia, sudah sekira 1,5 bulan pasca pernyataan pers yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pemerintah tak kunjung bersikap.
Baca Juga: Kubu AHY Sebut Moeldoko Seperti Hulu Balang Istana yang Ingin Jadi Raja
Selain itu, hampir dua pekan pasca Kongres Luar Biasa (KLB), pemerintah juga memilih diam. Sehingga, sikap diam pemerintah itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demorkat.
"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap utk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas," ujarnya.
Di sisi lain, Analis Politik itu mengatakan, hasil atau berkas KLB Deli Serdanh yang tak kunjung dilaporkan ke Kemenkumham menjadi bukti bahwa kubu Moeldoko tak yakin dengan legalitas kepengurusan mereka. Indikatornya, pemilik suara DPC dan DPD hanya 34 saja, atau hanya 7 persen dari 514 pemilik suara yang ada.
"Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie Cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB 'abal-abal' yang dibuatnya. Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemorkasi dan aturan partai politik yang ada," ujar Umam.
(Sazili Mustofa)
