PBB Dukung PPKM Darurat di RI untuk Tekan Penularan Covid-19
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung penuh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Indonesia. PBB menilai langkah ini sangat penting untuk membatasi penularan Covid-19, mengendalikan peredaran varian Delta, dan mengurangi kematian.
“Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian Covid-19 di Indonesia, didorong oleh varian Delta yang sangat mudah menular,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (14/7).
“Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi,” ujarnya.
PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus Covid-19 yang meningkat.
Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penyebaran Covid-19.
(Baca juga: Bus Jatuh ke Parit dan Meledak, 10 Pekerja Tewas)
Namun, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.
“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli lalu.
Berdasarkan laporan tentang situasi pandemi di Indonesia, WHO menilai provinsi lain harus belajar dari Jakarta dan Jawa untuk secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali.
(Baca juga: 4 Warga Iran Sekongkol Culik Jurnalis di AS)
Sejak Covid-19 muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, Tim Kemanusiaan PBB (HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut.
