4 Negara yang Berlakukan Hukuman Mati bagi Koruptor, 2 Di Antaranya Diperintah Partai Komunis
JAKARTA - Praktik korupsi kerap terjadi di dunia dan dianggap sebagai kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman berat.
Salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan kepada para koruptor adalah hukuman mati. Beberapa negara dunia bahkan telah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor yang telah merugikan negaranya, berikut daftarnya:
BACA JUGA: 5 Koruptor yang Dituntut Hukuman Mati
1. China
Di China, seseorang yang melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau sekitar Rp215 juta akan dijatuhi hukuman mati. Aturan tersebut berlaku sejak 2013. Presiden Xi Jinping menggalakkan hukuman mati untuk koruptor guna membasmi koruptor dari tingkat terendah hingga tertinggi.
Pengadilan China pada Januari 2021 menjatuhi hukuman mati kepada Lai Xiaomin, seorang bankir top yang juga pejabat Partai Komunis. Dia mendapat vonis hukuman mati atas tuduhan korupsi serta melakukan bigami. Lai Xiaomin meminta 1,79 miliar yuan (USD276,7 juta) untuk suap selama 10 tahun.
BACA JUGA: Inilah Pelaksanaan Hukuman Mati Koruptor di China
2. Taiwan
Hukuman mati untuk koruptor juga berlaku di Taiwan. Selain hukuman mati untuk koruptor, negara ini juga menerapakan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan dan penyelundupan obat terlarang. Dalam Undang-Undang yang diberlakukan di Taiwan, hukuman mati para koruptor diberikan kepada mereka yang mengambil dana bencana alam serta dana untuk mengatasi krisis ekonomi.
3 Singapura
Negara yang memberikan hukuman mati kepada para koruptor adalah Singapura. Di Singapura, orang yang terjerat kasus korupsi disamakan dengan pelaku kasus pembunuhan hingga penyelundupan obat terlarang. Amnesty Internasional mencatat Singapura sebagai salah satu negara yang paling sering mengeluarkan hukuman mati.
4 Vietnam
Seperti China, Vietnam juga diperintah Partai Komunis dan juga menerapkan hukuman mati para koruptor. Hukuman mati tidak berlaku untuk wanita hamil dan wanita yang merawat anak di bawah usia 36 tahun. Hukuman mati tersebut akan diganti dengan hukuman seumur hidup.
Pejabat yang pernah dihukum mati di Vietnam adalah Direktur Utama PetroVietnam, Nguyen Xuan Son yang terbukti menerima gratifikasi saat menjabat. Selain itu, dia juga diduga keliru menetapkan kebijakan yang mengakibatkan perusahaan negara itu merugi hingga USD69 juta atau sekitar Rp993 miliar.
(Rahman Asmardika)
