Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Wacana Pemilu 2024 Diundur Disebut Tak Sejalan Dengan Derasnya Penolakan Publik!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 26 Februari 2022 |20:14 WIB
Wacana Pemilu 2024 Diundur Disebut Tak Sejalan Dengan Derasnya Penolakan Publik!
Ilustrasi Pemilu. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Argumentasi yang dipakai sejumlah pihak pengusul Pemilu 2024 diundur dinilai merupakan hal yang tak logis. Seperti halnya, menjadikan hasil survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden yang dijadikan tolak ukurnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menuturkan, jika argumen itu yang digunakan, Arya pun menyinggung soal survei opini publik seperti yang dilakukan Indikator Politik.

Di mana, ia mengutip pada September 2021 dan Desember 2021 itu justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau diatas 70 persen masyarakat itu tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau masyarakat tetap menginginkan jabatan presiden itu maksimal hanya 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi di periode selanjutnya.

BACA JUGA:Sikapi Isu Penundaan Pemilu 2024, Jokowi Diminta Bersikap Tegas

Pada saat yang sama, kata dia, Indikator juga melakukan survei terhadap kelompok elite seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, hingga civil society.

"Itu justru penolakan kelompok elite tersebut terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu justru lebih tinggi lagi sekitar 90 atau 93 persen kelompok elite menolak perpanjangan masa jabatan," kata Arya dalam dukusi publik bertajuk 'Tolak Penundaan Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Sabtu (26/2/2022).

Lebih jauh, ia juga merinci hasil survei tersebut. Dimana, berdasarkan pilihan publik ketika pemilu 2019, sekitar 58,9 hampir 60 persen publik yang memilih Jokowi dalam pemilu sebelumnya juga menolak wacana tersebut. Bahkan, porsi yang besar juga terlihat pada pemilihnya Prabowo Subianto yakni 87,8 persen menolak.

"Apa poinnya? Penggunaan alasan kepuasan publik untuk mendorong perpanjangan masa jabatan itu jelas tidak masuk akal, tidak berdasarkan bukti," ujarnya.

"Karena buktinya, berdasarkan survei opini publik tadi mayoritas publik justru tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Ini bagian pertama, kenapa gagasan penundaan pemilu itu tidak masuk akal," tutur dia menegaskan.

(Widi Agustian)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement