Duterte, Pemimpin Filipina Kontroversial: Dari Perang Narkoba, Seks, dan Penutupan Tambang
Polisi dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.500 orang, sementara kelompok-kelompok hak asasi mengatakan terjadi pula lebih dari 5.000-8.000 kematian lainnya terkait dengan perang narkoba.
Dia mengatakan dia harus 'menghancurkan' pengedar kecil-kecilan di jalanan, sebagaimana bandar besar dan kartel narkoba.
BACA JUGA:OJK Catat Kredit Perbankan Tembus Rp6.012,4 Triliun pada Mei 2022
Kondom gratis bagi warga miskin
Presiden Duterte telah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk memperluas akses terhadap kontrasepsi, terutama bagi perempuan miskin.
Dia menginginkan agar pada tahun 2018, terjadi "kebutuhan yang belum terpenuhi untuk keluarga berencana modern mencapai angka nol."
Perintah eksekutif Duterte untuk kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin ditandatangani awal tahun ini merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk KB di Filipina yang mayoritas Katolik.
Memberlakukan hukuman mati
Filipina menghapuskan hukuman mati pada tahun 2006. Sekarang Duterte memberlakukannya kembali sebagai bagian dari kebijakannya yang keras dan berdarah dalam menangani kejahatan.
BACA JUGA:Kesal Dituding Tak Masuk Kerja, Teknisi Bacok Kepala TU SMA di Cipayung
Anggota parlemen sudah mengesahkannya di DPR dan diperkirakan Senat akan meloloskannya juga.
Uskup Filipina sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik negeri itu mengatakan bahwa hukuman mati akan menjadi bias terhadap orang miskin, yang tidak akan mampu membayar pengacara yang baik, dan berpendapat tidak ada bukti bahwa hukuman mati mencegah kejahatan.
Para pendukung hukuman mati berharap bisa memberlakukannya lagi bulan Mei tahun ini.
