Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Lili Pintauli Ternyata Sedang di Bali

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mangkir alias tidak menghadiri sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) karena sedang ada kegiatan dinas di Bali. Lili diagendakan disidang etik dalam kapasitasnya sebagai terlapor penerima gratifikasi pada Selasa, 5 Juli 2022, kemarin.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan soal ketidakhadiran Lili Pintauli dalam sidang etik yang digelar Dewas kemarin. Di mana, ketidakhadiran Lili pada sidang etik kemarin karena sedang mengikuti rangkaian pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Gorup (ACWG) yang digelar di Bali.

"Sejak Senin (4/7), tiga pimpinan KPK melaksanakan penugasan dinas untuk memberikan keynote speech dan menjadi narsum dalam berbagai rangkaian pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Gorup (ACWG) yang digelar di Bali," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (6/7/2022).

BACA JUGA:Dewas KPK Tunda Sidang Etik Lili Pintauli hingga Pekan Depan, Ini Alasannya 

Diterangkan Ali, kegiatan G20 ACWG yang digelar di Bali tersebut sudah terjadwal jauh sebelum adanya agenda sidang perdana dugaan pelanggaran etik Lili. Oleh karenanya, Lili diwajibkan untuk mengikuti agenda G20 ACWG di Bali. Karena hal itulah yang kemudian membuat Lili tidak bisa menghadiri sidang etik Dewas KPK.

"Agenda ini telah terjadwalkan sejak awal tahun, di mana, Indonesia mulai memegang Presidensi G20 tahun 2022, yang tentu juga melibatkan berbagai stakeholder baik regional, nasional, maupun internasional," terangnya.

BACA JUGA:KPK Selidiki Besaran Suap untuk Eks Walkot Ambon Urus Izin Gerai Minimarket 

Menurut Ali, peran KPK di G20 ACWG sangat penting. Sebab, korupsi saat ini menjadi permasalahan seluruh bangsa di dunia. Korupsi menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi global. Oleh karenanya, penting bagi KPK untuk bersuara di acara tersebut.

"KPK menyadari urgensi pertemuan ini, mengingat korupsi sebagai salah satu permasalahan global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Di mana, untuk memberantasanya butuh kerja sama, kolaborasi, dan duduk berdampingan berdiskusi guna menghasilkan solusi konkret atas permasalahan bersama tersebut," paparnya.