KPK Catat ada 601 Perkara Penyelewengan Dana Desa sejak 2012
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sebanyak 601 perkara terkait penyelewengan dana desa yang berhasil diungkap sejak 2012 hingga 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 686 perangkat hingga kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena terjerembab dalam praktik korupsi.
Data itu dibeberkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 26 September 2022. Ghufron mengaku prihatin banyaknya penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan desa.
"Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang Anda miliki itu wewenang publik tadi digunakan untuk kepentingan diri. Uang yang dititipkan negara kepada Anda adalah uang rakyat," kata Ghufron melalui keterangan resminya, Selasa (27/9/2022).
Ghufron sangat menyayangkan maraknya penyelewengan dana desa. Padahal seharusnya, kata dia, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Bagaimana Cara Melaporkan Korupsi Dana Desa? Simak di Sini
"Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa justru menjadi bahan bancakan oleh oknum kepala desa yang memanfaatkan jabatannya.
Mengutip Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, kata Ghufron, korupsi adalah sebuah tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Baca juga: Mendes Sebut Kades Boleh Pakai Dana Desa untuk Kendalikan Inflasi
Sementara pada Pasal 3, dijelaskan korupsi ialah menyalahgunakan wewenang jabatan publik untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
