WASHINGTON - Gubernur Maryland, Amerika Serikat (AS) Larry Hogan pada Selasa, (6/12/2022) mengeluarkan arahan darurat yang melarang penggunaan aplikasi berbagi video pendek milik China, TikTok pada perangkat dan jaringan pemerintah negara bagian. Kebijakan ini merupakan tindakan keras terbaru dari Partai Republik AS terhadap TikTok.
Gubernur South Dakota Kristi Noem pekan lalu menandatangani perintah eksekutif yang melarang pegawai negeri dan kontraktor memasang atau menggunakan TikTok pada perangkat milik negara dan Gubernur Carolina Selatan Henry McMaster pada Senin, (5/12/2022) meminta badan negara untuk melarang TikTok dari ponsel dan komputer pemerintah negara bagian.
Larangan Hogan mencakup banyak produk dan platform yang dipengaruhi China dan Rusia. Dia mengatakan bahwa produk dan perangkat itu menghadirkan "tingkat risiko keamanan dunia maya yang tidak dapat diterima bagi negara."
Agen cabang eksekutif Maryland harus menghapus produk dari jaringan negara bagian dan mencegah akses.
TikTok mengatakan kekhawatiran yang mendorong larangan negara sebagian besar dipicu oleh informasi yang salah.
"Kami kecewa karena banyak lembaga negara, kantor, dan universitas yang menggunakan TikTok untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen tidak lagi memiliki akses ke platform kami," kata perusahaan itu pada Selasa, sebagaimana dilansir Reuters.
Arahan Hogan juga berlaku untuk Huawei Technologies, ZTE, Tencent Holdings, WeChat, QQ dan QQ Wallet, produk Alibaba dan Kaspersky Lab Rusia.
Follow Berita Okezone di Google News
Brendan Carr, seorang Republikan anggota Komisi Komunikasi Federal, memuji tindakan Hogan yang katanya akan "melindungi Maryland dari ancaman yang ditimbulkan oleh aktor asing jahat."
Bulan lalu, Direktur FBI Chris Wray mengatakan operasi TikTok di AS menimbulkan masalah keamanan nasional, menandai risiko pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi berbagi video untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka.
Beijing juga dapat menggunakan aplikasi populer, yang dimiliki oleh ByteDance, untuk "mengontrol perangkat lunak pada jutaan perangkat", memberikannya kesempatan untuk "mengkompromikan secara teknis" perangkat tersebut, tambah Wray.
Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah, yang meninjau akuisisi asing atas aset AS untuk potensi risiko keamanan nasional, pada tahun 2020 memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok karena kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diteruskan ke Beijing.
CFIUS dan TikTok selama berbulan-bulan berupaya mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok di AS, tetapi sumber mengatakan tampaknya kesepakatan tidak mungkin tercapai sebelum Januari.
Eksekutif TikTok Vanessa Pappas mengatakan kepada anggota parlemen pada September bahwa TikTok membuat kemajuan menuju kesepakatan akhir dengan pemerintah AS.
Mantan Presiden Donald Trump pada 2020 berusaha memblokir pengguna baru AS untuk mengunduh WeChat dan TikTok, yang akan secara efektif memblokir penggunaan aplikasi di Amerika Serikat, tetapi kalah dalam serangkaian pertarungan pengadilan.
Presiden Joe Biden pada Juni 2021 mencabut perintah eksekutif Trump yang berupaya melarang pengunduhan dan mengarahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan terhadap masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
