Hari Anti Korupsi Sedunia, Menteri LHK Paparkan Capaian Pejabat Adalah Manfaat Nyata ke Masyarakat
Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan, tahap kedua Reformasi Birokrasi akan sepenuhnya diukur dari capaian manfaat nyata di lapangan dan kepuasan masyarakat. Seluruh organisasi pemerintah dan birokrasi yang seyogyanya telah lulus memenuhi prakondisi perubahan fundamental akan didorong untuk memenuhi target Reformasi Birokrasi yang diukur secara tematik atau dikenal sebagai Reformasi Birokrasi Tematik. Sebagai langkah awal, ditetapkan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) tematik prioritas meliputi RB untuk Pengentasan Kemiskinan, RB untuk Kemudahan Investasi, RB untuk Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan RB untuk pencapaian prioritas Presiden.
Menurut Menteri Siti, KLHK sudah dipastikan akan memiliki andil besar dalam pencapaian seluruh tema-tema diatas, sehingga apabila Reformasi Birokrasi Tematik akan diukur dari outcome, impact dan kepuasan publik. "Kita tidak lagi bisa cukup puas dengan hasil-hasil penilaian mandiri kita yang sebenarnya masih ditujukan pada pemenuhan elemen dasar dan cenderung masih terfragmentasi. Kita sudah saatnya siap untuk dinilai secara utuh dan multi aspek oleh siapapun, terutama oleh pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak pengguna layanan KLHK, dan masyarakat secara luas," Jelas Menteri Siti.
Menteri Siti kemudian meminta jajaran KLHK untuk mempercepat pemenuhan target Reformasi Birokrasi 2024 dan transisi menuju Reformasi Birokrasi Tematik. Beberapa hal yang Menteri Siti tekankan antara lain adalah: (1) Melakukan langkah-langkah pemantapan sistem manajemen dan pengendalian internal agar matang dan kokoh melalui penerapan manajemen risiko; (2) Melakukan percepatan transformasi budaya organisasi, melalui perbaikan proses bisnis, penguatan sumber daya manusia, dan investasi besar dalam penerapan teknologi digital;
Selanjutnya yang ke (3) Membentuk atmosfir anti korupsi melalui langkah-langkah kolaboratif dengan berbagai pihak secara terstruktur dengan peta jalan yang jelas; (4) Menyiapkan diri untuk bekerja berorientasi pada outcome dan sadar bahwa capaian akan dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat; dan (5) Melaksanakan semua langkah-langkah sebagaimana telah disusun dalam Peta Jalan Anti Korupsi KLHK.
Dalam hal pengawasan internal, Inspektorat Jenderal KLHK selaku APIP telah menyusun peta jalan pencegahan korupsi sebagai dukungan Stranas PK dan Sistem Integritas Nasional di mana Road Map Pencegahan Korupsi KLHK 2022-2025 berisi 4 strategi yaitu minimisasi moral hazard, efektivitas dan transparansi sistem administrasi, optimalisasi pengawasan publik serta atmosfer kondusif stakeholder.
Strategi tersebut dijabarkan dalam 29 rencana aksi yang dikelompokkan pada 5 fokus yaitu penguatan kebijakan pencegahan korupsi, penguatan sistem, penguatan kapabilitas/kompetensi SDM, kampanye/sosialisasi, dan penguatan jejaring.
Dalam Rakorwas ini juga, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan paparan terkait strategi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran KLHK, disusul kemudian Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti yang menyampaikan paparan tentang hasil evaluasi tahun 2022 dan strategi pengawasan tahun 2023.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
