Jokowi Minta Dana Lingkungan Hidup Tidak Dihajar ke Mana-mana!
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta dana lingkungan hidup fokus digunakan dalam menanggulangi masalah sampah dan penanaman mangrove.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
"Dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tampak sangat nyata. Kerusakan lingkungan yang telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya," ujar Jokowi.
BACA JUGA:Jokowi Keluhkan Masalah Sampah: Sejak Saya di Solo Sampai Sekarang Belum Beres
Ia menyebutkan, perubahan iklim dunia mengakibatkan musim tidak menentu, perubahan suhu yang sudah dirasakan dan kenaikan air laut.
"Oleh karena itu, adanya pengelolaan dana lingkungan hidup harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan yang real dan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup," katanya.
Ditambahkan Jokowi, terkait lingkungan hidup, terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan. Misalkan, urusan sampah, konservasi fauna, konservasi hutan mangrove, hutan hujan tropis, rehabilitasi lahan gambut.
"Belum masuk lagi ke urusan sumber daya alam laut, sampah plastik yang masuk ke laut, masalah perlindungan terhadap kerang-kerang kita," ujar Jokowi.
BACA JUGA:Pemerintah Akan Bawa Karya dan Ide Masyarakat soal Lingkungan Hidup ke Event G20
Untuk itu, dana yang ada sekarang membesar. Presiden Jokowi pun meminta untuk konsentrasi pada dua hal terlebih dahulu baru masuk ke hal lain yang menjadi problem besar yang dihadapi.
"Jangan sampai semuanya anggaran ini dihajar ke mana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak membawa dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," lanjut Jokowi.
Ia meyakini apabila apa yang dikerjakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup terlihat nyata maka akan semakin banyak dana yang masuk untuk menjaga kelestarian lingkungan Indonesia.
"Saya yakin kalau barangnya kelihatan, dan kita rehabilitasi nya kelihatan, maka akan banyak dana-dana yang masuk dalam Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini," katanya.
(Arief Setyadi )
