SURABAYA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca lewat transisi energi ke gas bumi.
Kata dia, gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara.
“Komitmen Indonesia untuk turut mengurangi emisi gas rumah kaca global tidak akan surut. Kita terus menempuh upaya-upaya nyata melalui pelaksanaan transisi energi, dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi dan energi terbarukan,” kata Wapres saat meresmikan proyek strategis nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JBT) dan proyek lapangan gas MDA dan MBH di Sheraton Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/2/2023).
Wapres menambahkan bahwa Indonesia membuktikan komitmen tersebut dengan peningkatan target penurunan emisi Indonesia, dari 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional, serta target Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Baca juga: Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Wapres: Wacana Sudah Lama Ada, Biar Dikaji Ahli
Dalam transisi energi itu, kata Wapres, peranan migas masih dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga ketahanan dan kemandirian energi, dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan, sebelum energi baru terbarukan dikembangkan secara masif.
Baca juga: Ingat Tsunami Aceh, Indonesia Segera Kirim Bantuan ke Turki Pascagempa M7,8
“Ingin saya sampaikan untuk meningkatkan pemanfaatan migas di era transisi energi, diantaranya realisasikan target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030 atau lebih cepat,” katanya.
Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, perlu adanya kepastian dan kemudahan perizinan agar percepatan komersialisasi dapat segera dilaksanakan.
“Selain itu, cadangan-cadangan gas yang sudah ditemukan agar dipercepat proses pengembangannya, sehingga gas bisa tetap menjadi komoditas unggulan Indonesia.”
Kemudian, Wapres menegaskan perlu segera menyelesaikan desain kebijakan gas nasional yang mencakup rancangan besar terkait gas berikut kebutuhan industri secara konkret.
“Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar memperhatikan unsur keadilan dan keseimbangan manfaat yang diterima oleh produsen gas, industri yang menggunakan gas, dan Pemerintah,” tandasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.