Kalah di Pengadilan, Rusia Harus Kosongkan Lahan Lokasi Kedutaan di Dekat Parlemen Australia
RUSIA - Mahkamah Agung Australia telah menolak tawaran Rusia untuk mempertahankan sebidang tanah di ibu kotanya, tempat Moskow berencana membangun kedutaan baru.
Pemerintah pada pertengahan Juni membatalkan sewa Rusia dengan alasan keamanan nasional, yang memicu tantangan pengadilan.
Para ahli mengatakan kedutaan yang direncanakan menimbulkan risiko mata-mata karena hanya berjarak 400 meter (0,25 mil) dari parlemen.
Seorang diplomat Rusia yang berjongkok sebagai protes di dekat lokasi pergi dengan mobil kedutaan setelah keputusan itu.
Kedutaan Rusia yang ada agak jauh dari gedung parlemen federal di Canberra.
Moskow telah membeli sewa untuk situs baru tersebut pada tahun 2008, dan diberikan persetujuan untuk membangun kedutaan barunya di sana pada 2011.
Namun pada 15 Juni tahun ini, parlemen Australia mempercepat undang-undang baru yang ditujukan khusus untuk mengakhiri sewa.
Dalam memperkenalkan undang-undang tersebut, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan badan-badan intelijen telah memberikan "saran keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen".
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan langkah Australia untuk merobek sewa sebagai contoh lain dari "histeria Russophobia yang sekarang terjadi di negara-negara kolektif Barat".
Rusia meluncurkan perintah minggu lalu untuk mempertahankan situs Canberra sementara itu meningkatkan tantangan yang lebih substantif terhadap undang-undang tersebut. Dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan, Rusia mengatakan telah menghabiskan 8,2 juta dolar Australia untuk konstruksi, yang berjalan lambat.
Rusia mengatakan integritas bangunan yang telah selesai sebagian akan dikompromikan jika Australia diizinkan kembali ke blok tersebut.
Tetapi Pengadilan Tinggi Australia menggambarkan tantangan Rusia terhadap keputusan tersebut sebagai "lemah" dan "sulit dipahami", memutuskan bahwa Rusia harus mengosongkan situs tersebut.
"Tidak ada dasar yang tepat untuk perintah sela seperti yang diminta oleh [Rusia]," kata Hakim Jayne Jagot, dikutip BBC.
"Persemakmuran memiliki kepentingan berdaulat yang jelas bahwa tanah itu tidak ditempati oleh [Rusia],” lanjutnya.
Albanese mengatakan pada minggu lalu bahwa dia mengharapkan beberapa pukulan balik dari Rusia tetapi tidak khawatir tentang tantangan hukum.
"Rusia belum benar-benar bagus di bidang hukum akhir-akhir ini," katanya.
"Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina,” ujarnya.
(Susi Susanti)
