2,1 Juta Masyarakat Layangkan Aduan soal Layanan Publik, Menpan-RB: Tindak Lanjut, Harus Dipercepat!
JAKARTA - Sebanyak 2,1 juta masyarakat Indonesia diketahui melayangkan laporan mengenai pelayanan publik dan birokrasi ke pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar aduan masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
"Target kita ke depan bagaimana pengawasan masyarakat ini segera bisa kita respon dengan baik. Inilah pentingnya pengawasan. Sebeneranya SP4N-LAPOR! ini memberi ruang rakyat untuk mengawasi kita, yang lebih tersistematisasi, secara digital akan terverifikasi sesuai dengan bidang kita," ujar Anas dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).
0engawasan dari masyarakat tersebut, lanjut Anas, perlu dilakulan dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi sebagai engine, harus terus diperbaiki dan dibersihkan.
"Kalau reformasi birokrasi ini bergerak, maka engine untuk menggerakkan layanan tadi akan bergerak," imbuhnya.
Anas melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan publik, maka layanan complain handing harus mengikuti perubahan. Termasuk, mendorong pemerintah untuk berbenah.
Anas berpesan kepada kepala daerah untuk segera berbenah terhadap complaint handling, karena hal ini berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
Diketahui, Kementerian PANRB telah menjalin kerja sama tripartit dengan UNDP dan KOICA. Dengan dukungan UNDP, Kementerian PANRB telah mengembangkan Roadmap Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) 2020-2024.
Hingga saat ini, SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 679 instansi pemerintah, terdiri dari 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah Daerah.
"Total ada 679 kabupaten dan kota. Kalau ini bisa optimal, seharusnya bisa lebih dr 2,1 juta laporan. Kenapa 2,1 juta, bisa jadi sebagian laporan mereka telah terverifikasi dan tidak lagi di tingkat lokal. Ini berarti instansi bekerja. Tentu ke depan ini bisa kita tingkatkan lagi," jelasnya.
Sementara berdasarkan hasil survei kepuasan di 2022, sebanyak 73,7 persen pengguna puas dengan performa SP4N-LAPOR!. Hal ini menggambarkan tingkat kepercayaan dan kebermanfaatan SP4N-LAPOR! yang semakin baik.
"Sekali lagi arahan presiden bukan menambah aplikasi, tapi bagaimana menginteroperabilitaskan yang sudah ada," tegasnya.
Di sisi lain, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant juga menyampaikan dukungannya atas kerja sama Kementerian PANRB, UNDP, dan KOICA. Sebagai mitra, kerja sama tersebut bertujuan untuk melakukan penanganan pengaduan pelayanan publik agar lebih inklusif untuk semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau disabilitas.
"Upaya kita berkontribusi untuk mewujudkan target pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan untuk mempromosikan masyarakat yang adil, damai dan inklusif," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
