KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pejabat Daerah Bermain Tambang Nikel
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pejabat daerah yang terindikasi "bermain" tambang nikel. Dugaan pejabat daerah main dalam tambang nikel tersebut kini tengah diselidiki KPK. KPK sedang mencari unsur pidana korupsi terkait 'permainan' sektor tambang nikel di daerah.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menerangkan, temuan permainan nikel tersebut hasil dari pemeriksaan laporan harta kekayaan pejabat daerah yang tidak wajar. Tim Kedeputian Pencegahan KPK kemudian melimpahkan hasil temuan tersebut ke bagian penyelidikan.
"Sudah dilidik. Rapat pimpinan sudah diputus (naik) lidik," ujar Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu (19/7/2023.
Ia menerangkan, pejabat daerah yang terindikasi bermain nikel tersebut sudah 2 kali diklarifikasi tim Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Namun, ia tak menjelaskan detail sosok pejabat daerah yang bermain nikel tersebut.
"Pejabat daerah provinsi yang ada nikelnya kan enggak banyak. Kalian coba cari tahu saja," ujar Pahala.
Merujuk informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki 520.877,07 hektare (ha) tambang nikel yang tersebar di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Berdasarkan informasi yang dikantongi KPK, terdapat pejabat daerah yang menerima fee berkaitan dengan pengolahan nikel. Saat ini, KPK masih mengumpulkan bahan dan keterangan dari berbagai pihak berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor tambang nikel ini.
"Kita ada informasi saja ini sering-sering ada main buat nikel. Ada penerimaan-penerimaan," ujar Pahala.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
