Soal Bansos Tambahan, DPR: Jangan Sampai Ada Pungli ke Rakyat
Persoalan DTKS mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.
“Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” katanya.
DPR, kata Daniel, akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah, seperti program bansos yang sudah berjalan dari 2020.
Pada intinya, dukungan diberikan baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. “Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
