Soal Bansos Tambahan, DPR: Jangan Sampai Ada Pungli ke Rakyat
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendukung program pemerintah memberikan bantuan tambahan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Hal itu akan mengurangi kesulitan masyarakat.
“Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2024).
Namun, pihaknya mengingatkan pemerintah agar memperhatikan keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.
"Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” ujarnya.
Bantuan tambahan senilai Rp8 triliun akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.
Setiap kali penyaluran, penerima manfaat akan mendapatkan beras 10 kg. Untuk itu, ia menekankan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan.
Data yang tidak akurat merupakan persoalan yang kerap muncul saat penyaluran bansos. Ia pun mendorong pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Sehingga bansos beras bisa diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. “Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
