Atasi Polusi, Ombudsman Sarankan Pusat dan Daerah Sinkronisasi Kebijakan Kendaraan Listrik
Sementara Korlantas Polri mendata kendaraan bermotor yang menggunakan BBM melonjak naik 1,09 persen dibanding data Januari 2023 sebesar 152.565.905 unit. Ini menandakan jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi melebihi setengah populasi pendukung Indonesia yang tercatat 276 juta jiwa.
Bila diurut, jumlah sepeda motor menempati peringkat pertama sebanyak 128.678.586 unit. Mobil penumpang 19.233.314 unit. Adapun daerah yang terbanyak Pulau Jawa dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor 92.036.868 unit, atau 59,67 persen dari total jumlah kendaraan bermotor.
Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan angka 31.782.883 unit kendaraan bermotor. Lalu, Pulau Kalimantan sebanyak 11.133.725 unit kendaraan bermotor.
Hery mengatakan, mengenai transisi energi dengan mendorong energi baru terbaru (EBT) di Indonesia, pemerintah perlu desentralisasi potensi EBT.
Sebab daerah-daerah di Indonesia, menurut Hery, mempunyai potensi EBT yang beragam. Mulai dari pemanfaatan tenaga surya, minihidro, biomass, serta lainnya.
Kebutuhan listrik masyarakat di Wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang belum teraliri listrik juga perlu menjadi prioritas bagi pemerintah. Yakni dengan penyediaan listrik melalui EBT, sebab di daerah yang masuk kawasan hutan tidak bisa dibangun infrastruktur jaringan listrik yang bisa mengubah kawasan tersebut.
"Misalnya, di daerah 3 T bisa dilakukan membangun PLTS namun ada regulasi yang membatasinya sehingga menghambat kebutuhan listrik masyarakat di lokasi tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum," katanya.
Hery menekankan bahwa untuk mengatasinya, pemerintah perlu membuat diskresi atas hambatan regulasi yang berlaku tersebut. Prinsipnya hak warga atas kebutuhan listrik bisa dipenuhi oleh negara.
(Arief Setyadi )
