Prabu Revolusi: Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, Maksudnya Pasca Putusan MK
JAKARTA - Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi buka suara terkait nilai 5 dari Capres Ganjar Pranowo yang diberikan terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut, penilaian itu dimaksudkan pasca putusan Mahkaman Konstitusi (MK) yang kemudian ada penilaian kembali dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Penilaian 5 penegakan hukum setelah adanya peristiwa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada pelanggaran etik berat," kata Prabu Revolusi ditemui usai rapat pimpinan Parpol Koalisi Ganjar-Mahfud di TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).
Menurut Prabu, nilai lima dari Ganjar wajar jika melihat hasil survei yang beredar terkait ketidakpercayaan publik dengan MK. Yang jadi masalah, tambah Prabu, banyak pihak yang mengkait-kaitkan bahwa pernyataan Ganjar merupakan penilaian keseluruhan dari era pemerintahan Jokowi.
"Nah, ini kan masalahnya kemudian dikaitkan dengan cawapresnya kan Menkopolhukam gitu. Sebenarnya Pak Mahfud MD juga kompak dengan mas Ganjar, bicara di beberapa kesempatan, Mahfud menjelaskan kalau keputusan MKMK itu menciderai prestasi hukum yang sudah dibangun sebelumnya," kata Prabu.
"Apa yang sudah diraih sebelumnya oleh institusi hukum menjadi turun drastis," tambahnya.
Oleh karenanya, nilai lima yang diberikan seharusnya menjadi bahan untuk penegak hukum harus menjaga kepercayaan publik. Artinya, penegakan hukum harus bersih dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
"Ketika hukum dicederai, dikhianati dan diselingkuhi maka nilainya menjadi jatuh. Ini harus jadi bahan evaluasi untuk para penegak hukum," ucap Prabu.
Sehingga ke depannya netralitas merupakan harga mati yang harus dilakukan bagi setiap aparatur negara dan penegak hukum. Salah satunya bisa dilakukan dalam kontestasi Pemilu 2024 ini.
“Netralitas itu harga mati ini bagi aparatur negara dan juga penegak hukum. Buktikan dulu saja ke publik bahwa selama proses pemilu ini bahwa aparat bisa betul-betul memenuhi harapan publik yaitu netral,” ungkapnya.
Selain itu, Prabu mengajak rakyat untuk aktif mengawasi dan melihat bagaimana kinerja dari aparatur negara bagaimana kinerja dan penegakan hukum dalam menjalankan pemilu.
"Sebab, apabila pemimpin lahir dari proses yang tidak baik maka tentu hasilnya pun tidak akan baik. Kami harapkan proses Pemilu berjalan baik sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang baik," tandasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
