“Rakyat Indonesia berpegang pada komitmen Jenderal Agus tersebut. Optimalkan posko atau pusat pengaduan netralitas TNI sehingga seluruh prajurit bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan damai,” ungkap Puan.
Puan juga menyinggung soal Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR untuk memastikan prajurit bekerja dengan profesional pada Pemilu 2024.
“Panja Netralitas TNI sudah dibuat dan akan dilaksanakan. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, DPR berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI untuk bekerja sama dengan baik pada Panja di DPR itu,” tuturnya.
BACA JUGA:
“Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Mari kita jaga agar tidak terjadi friksi-friksi ataupun hal-hal yang memecah belah persatuan selama kita menjalankan pesta demokrasi,” imbuhnya.
Sekedar informasi, pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono dilakukan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023). Adapun pelantikan itu dilakukan setelah DPR RI melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Puan mengesahkan persetujuan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI.
Saat pelantikan Jenderal Agus, Puan datang bersama dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel. Dengan pelantikan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI ini, Puan kembali menyoroti soal netralitas prajurit dalam Pemilu 2024.
(Fakhrizal Fakhri )