Universitas Pasundan Batal Gelar Petisi Demokrasi, Ada Apa?
BANDUNG - Universitas Pasundan (Unpas) Bandung berencana akan melakukan seruan demokrasi dengan tema 'SIKEP Pasundan: Pernyataan sikap civitas akademik FISIP Universitas Pasundan terhadap kondisi politik dan demokrasi Indonesia' pada hari ini, Rabu (7/2/2024).
Namun, dari informasi yang ada seruan yang diinisiasi para dosen dan guru besar akan demokrasi ini terpaksa dibatalkan.
Salah satu Dosen FISIP Unpas Rizki Yusro ketika dikonfirmasi terkait batalnya acara tersebut mengatakan bahwa pembatalan petisi ini merupakan arahan dari para guru besar.
"Sementara ditangguhkan rencana tersebut tidak jadi hari ini, menunggu arahan senat guru besar. Begitu aja," ujarnya dari informasi yang diterimanya.
Adapun ditanya terkait adanya dugaan intervensi dari pihak luar kampus, Rizky memastikan bahwa saat ini pihak kampus tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu, baik melalui kampus maupun para guru besar.
Termasuk dengan informasi adanya permintaan video apresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Rizky juga kembali menampiknya.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada komunikasi dari pihak luar kampus baik itu aparat dan pemerintah pusat untuk menghentikan rencana seruan demokrasi tersebut.
"Sampai sejauh ini belum ada arahan tersebut," kata dia.
Sebelumnya, dilansir dari iNews.id, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD mengungkapkan adanya operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atau kampus terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, para rektor di minta oknum tertentu menyatakan sikap bertolak belakang dengan kritik yang disampaikan para guru besar, salah satunya menyebut Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin 5 Februari 2024. Semula, dia menanggapi aspirasi yang disampaikan anak muda bernama Irsyad.
Irsyad merasa bangga karena kampus-kampus, terutama di Yogyakarta, sudah menunjukkan upaya penyelamatan demokrasi. Akan tetapi, dia mempertanyakan apakah pemerintah dan aparat penegak hukum mengintervensi upaya tersebut.
Menanggapi aspirasi pemuda tersebut, Mahfud menjelaskan kemungkinan intervensi bisa terjadi. Sejauh ini, kata dia, sudah ada 59 kampus yang telah menyatakan sikap.
“Karena sampai sore ini ada 59 perguruan tinggi yang terus mengalir ya, dan ini akan terus perguruan tinggi menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika,” kata Mahfud.
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah mengawali pernyataan sikap dan mengajak perguruan tinggi lain untuk melakukan tindakan serupa.
Tidak hanya itu, Mahfud mengaku mendapat laporan adanya operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap.
“Sesudah UGM muncul dan bermunculan jadwal, tetapi bersamaan juga muncul juga operasi yang mendekati rektor-rektor belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda yang menyatakan Presiden Joko Widodo baik, pemilu baik, penanganan Covid-19 baik, dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Saudara, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang membuat seperti penyataan yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu, tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor dari Universitas Sugiyopranoto dari Semarang,” ujarnya.
(Fakhrizal Fakhri )
