Bantuan Beras Pemerintah Numpuk di Kantor Desa, Kades di Lebak Kebingungan
LEBAK - Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) masih menumpuk berhari-hari di beberapa kantor desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bahkan, ratusan karung beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) belum juga disalurkan.
"Sudah dua hari beras datang ke sini, tapi belum bisa kita salurkan ke masyarakat," kata Kepala Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Juanda, Jumat (9/2/2024).
Menurut Juanda, bantuan belum bisa disalurkan ke masyarakat lantaran pihak desa belum mengetahui bagaimana pola penyalurannya.
"Jujur kita bingung ini bagaimana teknisnya, apakah pakai barcode? Tapi sampai sekarang belum datang, sementara warga sudah mulai menanyakan," ucap Juanda.
Selain itu, jika semakin lama beras berada di kantor desa karena belum disalurkan, pemerintah desa juga harus mengeluarkan biaya untuk menjaga beras tersebut.
"Kalau lama-lama kan lumayan juga biayanya. Kami minta segera lah kasih kejelasan soal ini," harapnya.
Hal yang sama diutarakan Kepala Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, Sam'un. Walaupun sudah hampir sepekan datang di kantor desa, namun sampai saat ini, beras CBP masih menumpuk dan belum bisa disalurkan ke masyarakat.
"Alhamdullilah beras memang sudah ada, tapi kepala desa dan perangkat desa belum diberikan informasi jelas. Apa ini untuk satu atau dua pagu. Beras masih menumpuk karena belum jelas data penerimanya, jadi enggak ada yang bisa membagikan," katanya.
"Dan mau tidak mau saya menugaskan Linmas untuk berjaga setiap malam, karena kalau hilang kami juga yang repot," sambung Sam'un.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Lebak mengaku sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) terkait bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di kantor desa dan belum disalurkan ke masyarakat.
"Iya, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan PT YAT selaku pihak transporter terkait hal itu," kata Kepala Disketapang Lebak Nana Sunjana.
Menurut Nana, dari informasi yang diterima, bahwa ada data penerima yang belum lengkap nomor induk kependudukan (NIK)-nya.
"Biasanya beras yang sudah dikirim ke titik bagi (kantor desa) besoknya langsung dibagi sesuai BNBA (by name by address) data penerima yang dikirim pusat. Tapi ternyata sampai sekarang belum dibagikan. Alasannya begitu," terang Nana.
Nana juga mengaku sudah meminta kepada PT YAT untuk segera menyalurkan beras ke masyarakat penerima manfaat (KPM) sesuai BNBA.
"Tapi kemarin ada surat dari Bapanas bahwa penyaluran beras ditunda dari tanggal 8-14 Februari karena masuk ke masa tenang pemilu. Jadi akan disalurkan pada tanggal 15 Februari," ungkap Nana.
(Awaludin)
