BEIJING - Negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus menegosiasikan perjanjian tentang larangan penggunaan senjata nuklir terlebih dahulu terhadap satu sama lain atau membuat pernyataan politik mengenai masalah tersebut.
Hal ini diungkapkan Departemen pengendalian senjata Kementerian Luar Negeri China atau Tiongkok. Dikutip kantor berita resmi Xinhua pada Rabu (28/2/2024), Direktur Jenderal (Dirjen) departemen tersebut, Sun Xiaobo, meminta negara-negara pemilik nuklir untuk memenuhi tanggung jawab khusus dan prioritas mereka dalam perlucutan senjata nuklir sesuai dengan Konferensi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berupaya mencegah perang nuklir.
Dalam pertemuan mingguan forum tersebut di Jenewa pada Senin (26/2/2024), Sun mengatakan badan tersebut harus menentukan peta jalan atau jadwal untuk instrumen hukum internasional yang akan melindungi negara-negara non-nuklir dari ancaman senjata nuklir.
“Negara-negara pemilik senjata nuklir harus bernegosiasi dan membuat perjanjian mengenai larangan penggunaan senjata nuklir terhadap satu sama lain atau membuat pernyataan politik mengenai hal ini,” terangnya, dikutip Reuters.
Sun juga menyerukan tatanan pengendalian ekspor yang universal, non-diskriminatif, non-proliferasi, untuk mengatasi tantangan keamanan global, dan mendorong lebih banyak kepatuhan di bidang biokimia untuk mempertahankan otoritas sistem perjanjian pengendalian senjata.