Junta Militer Burkina Faso Umumkan Perpanjang Kekuasaan Selama 5 Tahun
BURKINA FASO – Pemerintah militer Burkina Faso mengumumkan akan memperpanjang kekuasaan junta selama lima tahun lagi.
Penguasa negara tersebut, Kapten Ibrahim Traoré, juga akan dapat ikut serta dalam pemilihan presiden berikutnya, kata stasiun penyiaran milik negara tersebut.
Ketika ia merebut kekuasaan melalui kudeta hampir dua tahun lalu, Kapten Traore berjanji memulihkan pemerintahan sipil pada 1 Juli tahun ini.
Namun Burkina Faso kini telah bergabung dengan negara tetangganya, Mali, dalam memperluas kekuasaan militer.
Langkah tersebut diumumkan pada Sabtu (25/5/2024), setelah pertemuan konsultasi nasional di ibu kota negara Afrika Barat, Ouagadougou.
Piagam yang diubah, ditandatangani oleh Kapten Traoré, menyatakan bahwa masa transisi 60 bulan yang baru akan berlaku mulai 2 Juli tahun ini.
“Pemilu yang menandai berakhirnya transisi dapat diselenggarakan sebelum batas waktu ini jika situasi keamanan memungkinkan,” tulis kantor berita Reuters mengutip piagam tersebut.
Burkina Faso diperintah oleh tentara sejak Januari 2022, ketika Letkol Paul-Henri Damiba merebut kekuasaan dari Presiden Roch Kaboré.
Kolonel Damiba membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemerintah sebelumnya telah gagal menangani meningkatnya kekerasan militan Islam.
Sejak tahun 2015, pemberontak jihad yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan kelompok ISIS telah melancarkan pemberontakan besar-besaran yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi.
Pada bulan September 2022, Kapten Traoré menggulingkan Kolonel Damiba, dengan alasan bahwa kudeta kedua diperlukan karena Kolonel Damiba sendiri tidak mampu mengatasi pemberontakan.
Kapten Traoré berjanji untuk memperbaiki situasi keamanan yang buruk di negara itu dalam waktu dua hingga tiga bulan dan memulihkan pemerintahan sipil dalam waktu 21 bulan.
Namun sejak janji tersebut dikeluarkan, Kapten Traoré telah memperingatkan bahwa pemilihan umum bukanlah sebuah prioritas sampai wilayah tersebut direbut kembali dari pasukan jihad sehingga seluruh warga negara dapat memilih.
Kantor berita AFP melaporkan berdasarkan piagam baru, kuota tidak lagi digunakan untuk menentukan kursi di majelis bagi anggota partai tradisional.
Sebaliknya, “patriotisme” dinilai akan menjadi satu-satunya kriteria dalam memilih wakil rakyat.
Keputusan yang diambil pada konsultasi nasional pada Sabtu (25/5/2024)terjadi dengan cepat. Laporan media lokal mengindikasikan bahwa partai politik tidak hadir pada awal pertemuan.
Kelompok internasional dan hak asasi manusia, termasuk Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menuduh Burkina Faso melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perjuangannya melawan kelompok Islam, termasuk pembunuhan tanpa pandang bulu dan penghilangan paksa puluhan warga sipil.
(Susi Susanti)
