3 Jenderal yang Diasingkan oleh Soeharto, Ada yang Ditahan Tanpa Pengadilan
SEBAGAI Presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia, Soeharto adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sejumlah jenderal. Namun, ada beberapa jenderal, baik di tubuh TNI maupun Polri, yang terkesan ‘dimatikan’ oleh Soeharto. Siapa saja mereka? Berikut 3 di antaranya:
1. Jenderal Besar TNI AH Nasution
Abdul Haris (AH) Nasution adalah tokoh militer sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1959 sampai 1966. AH Nasution merupakan salah jenderal yang sengaja ‘dimatikan’ oleh Soeharto.
Berposisi sebagai senior, AH Nasution mempunyai hubungan yang sangat berdinamika dengan juniornya, Soeharto. Nasution adalah orang yang bergabung dengan Petisi 50 dan menentang kepemimpinan Soeharto yang sudah berjalan sangat lama, hingga dicap sebagai diktator. Ketika Soeharto naik sebagai presiden, hubungan Nasution dan Soeharto kian merenggang.
AH Nasution sempat menjadi Ketua MPRS, tapi lembaga pemerintahan itu justru ditumbangkan Soeharto ketika Nasution sedang memimpin. Setelah itu, Nasution membuat buku yang menjabarkan kesannya selama di MPRS. Nanum, buku tersebut justru dilarang beredar oleh pemerintahan Soeharto. Selain itu, gerak-gerik AH Nasution juga sangat diawasi oleh aparat dicekal dengan tidak diperbolehkan berbicara di berbagai universitas.
2. Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso
Seorang jenderal polisi yang terkenal akan kejujuran serta integritasnya, Hoegeng Imam Santoso, juga masuk dalam daftar jenderal yang ‘dimatikan’ Soeharto. Ia dilantik Soeharto sebagai Kapolri pada 15 Mei 1968 di Kebayoran Baru. Soeharto jugalah yang memberhentikan Hoegeng dari posisinya pada 2 Oktober 1971.
Sama dengan Nasution, Hoegeng bergabung dengan Petisi 50 dan menangani berbagai kasus. Tak jarang, Hoegeng harus berhadapan dengan kasus yang melibatkan orang-orang terdekat Soeharto.
Satu kisah yang cukup terkenal adalah kala Hoegeng menolak tawaran jabatan sebagai Duta Besar di Kerajaan Belgia, Benelux, dan Luksemburg. Mendengar penolakan itu, Soeharto langsung memanggil Hoegeng ke Cendana. Presiden ke-2 RI tersebut terlihat sangat kecewa, hingga mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada lagi lowongan di Indonesia untuk seorang Hoegeng.
3. Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra
Posisi Menteri/Panglima Angkatan Darat pada Oktober 1965 dijabat oleh Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra. Ia bersama dengan Soeharto berada di jajaran pimpinan Tentara Teritorium IV Diponegoro. Pranoto ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Pelaksana Harian Angkatan Darat, yang menggantikan Jenderal TNI Ahmad Yani yang diculik oleh pasukan pemberontak dalam tragedi G30S/PKI.
Saat Yani dinyatakan hilang (sebelum akhirnya ditemukan tewas), hubungan Pranoto dan Soeharto dikabarkan kurang harmonis. Meskipun sudah ditunjuk sebagai pengganti sementara Yani, namun Pranoto tidak bisa bertemu Presiden. Sebab, kala itu pimpinan AD sudah diambil alih oleh Soeharto.
Setelahnya, Soeharto terkesan mematikan karier Pranoto dengan menempatkannya sebagai perwira tinggi pada KSAD. Bahkan, pada 16 Februari 1966, Soeharto melalui surat perintah penangkapan, resmi meringkus Pranoto karena diduga terlibat dalam aksi pemberontakan. Pranoto lantas ditahan selama 15 tahun tanpa adanya pemeriksaan dan pengadilan.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
