Diskusi INDEF: Elite Negara Diingatkan Pentingnya Menjaga Moral dan Etika Ketatanegaraan
JAKARTA - INDEF dan Universitas Paramadina mengadakan diskusi publik bertema ‘Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa’, Senin (19/8/2024). Diskusi menghadirkan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, Guru Besar Universitas Paramadina Didin S Damanhuri dan Ekonom Senior INDEF Faisal Basri. Dalam pembahasannya, elite negara diminta menjaga moral dan etika ketatanegaraan.
Wijayanto menyoroti ‘anak kandung reformasi’ seperti KPK, MK dan desentralisasi daerah yang disebutnya tidak menghasilkan kebaikan, tapi malah akhir-akhir ini justru memunculkan permasalahan. Para kepala daerah banyak tersangkut masalah, Ketua KPK tersangka korupsi, begitu juga MK dan MA juga punya masalah.
“Indikator-indikator itu menjadi sinyal bahwa negara semakin dekat pada titik di mana negara tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Begitulah pernah terjadi pada 1998,” ucapnya.
Sejak 2018, lanjutnya, indeks persepsi korupsi Indonesia terus melejit dari 17 ke 40 yang menjadi titik puncak prestasi dalam pemberantasan korupsi. Namun sayangnya, setelah 2018 melorot drastis dari 17 ke 34 dalam waktu kurang dari 4 tahun.
“Ini adalah indikasi bahwa negara sedang punya masalah besar,” ujarnya.
Sementara itu, Didin S Damanhuri menegaskan bahwa moral atau etika adalah sebuah pedoman ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh para elite negara, yang notabene telah diabaikan termasuk pada Pancasila dan UUD 45.
“Niccolo Machiaveli dalam bukunya ‘Il Principe’ menyatakan terjadinya kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Kondisi krisis moral dalam kepemimpinan saat ini yang tanpa preseden dalam sejarah bangsa, juga berbarengan dengan krisis moral yang terjadi pada masyarakat itu sendiri,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, oligarki politik yang mengendalikan ekonomi politik Indonesia semakin kuat sejak 2014 dan sampai pada menjadi investor politik. “Hukum menjadi alat politik yang digunakan untuk membangun ambisi kekuasaan. Para pimpinan parpol yang mempunyai kasus hukum tersandera secara politik, dan akhirnya dimanfaatkan untuk menuruti apapun kehendak kekuasaan,” ujarnya.
