Kotak Kosong di Pilkada, DPR: Demi Jaga Kepercayaan Publik, Prosesnya Harus Transparan!
JAKARTA - Sejumlah daerah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 melawan kotak kosong. Fenomena calon tunggal harus dipastikan prosesnya transparan dan adil guna menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).
Kendati, diakui Guspardi, Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong dapat dilanjutkan sesuai peraturan. Namun, ia menilai fenomena tersebut sebagai kegagalan partai politik menjaring kader yang kompeten untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.
"Fenomena kotak kosong mencerminkan kegagalan partai politik dalam mempersiapkan kader yang kompeten untuk bersaing di tingkat daerah," ujarnya.
Pilkada melawan kotak kosong, sambungnya, juga melemahkan legitimasi pemimpin terpilih dan hubungan pemimpin dan rakyat. Sehingga, dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
"Namanya Pilkada itu kan pemilihan kepala daerah, bukan kotak kosong yang dilawan. Kalau kaya begini itu namanya tidak mencerdaskan para pemilih, itu merusak demokrasi," ujarnya.
Guspardi menambahkan, persiapan juga perlu dilakukan jika nantinya pilkada dimenangkan kotak kosong. Ia pun menilai Pilkada ulang harus digelar pada 2025.
"Jadi, memang harus dilakukan opsi dipersiapkan pelaksanaan Pilkada berikutnya, dan yang paling cepat dilaksanakan pada 2025," katanya.
