Hadapi Bonus Demografi, Persoalan Kependudukan Harus Dikelola dengan Baik
JAKARTA – Berbagai isu kependudukan, pembangunan berkelanjutan, serta krisis perubahan iklim yang semakin mendesak menjadi hal yang dibahas dalam pertemuan tahunan Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD). Kegiatan ini dihadiri para anggota anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik.
Menurut Sekretaris Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Ermalena Muslim Hasbullah, parlemen memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan terkait isu kependudukan dan pembangunan. Indonesia, menurut Ermalena, bagian dari negara Asia-Pasifik yang memiliki persoalan kependudukan yang relatif sama. Ia melihat ada tiga dinamika kependudukan yang sedang dan akan terjadi di Indonesia.
Misalnya, penurunan tingkat fertilitas hampir mencapai replacement level 2.14 tahun 2023 dan cenderung akan terus menurun. Lambat atau cepat akan mengikuti kecenderungan dari negara-negara lain.
Ermalena mengungkapkan, penurunan fertilitas akan diikuti bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, akan memperoleh apa yang dikenal dengan bonus demografi.
Kondisi tersebut menunjukkan keadaan, di mana proporsi angkatan kerja lebih besar dari proporsi penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. “Bonus demografi tidak akan berlangsung lama. Jumlah penduduk lansia akan bertambah terus, sehingga beban ketergantungan akan beranjak naik lagi,” ujar Ermalena Muslim Hasbullah dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/10/2024).
Peningkatan penduduk lansia harus dikelola dengan baik dan dimulai sejak dini. Sebab, hal tersebut juga bisa mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan isu remaja merupakan tiga pilar terkait yang sangat penting terutama di Asia dan Pasifik. Namun, masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan, begitu juga dengan penurunan fertilitas.
Perkawinan anak masih tinggi, tercatat 8 persen dan sebanyak 3,7 persen remaja perempuan hamil di Asia dan Pasifik. Kendati telah dilakukan upaya, namun masih ada kesenjangan termasuk data orang muda. "Kesenjangan data mempengaruhi kebijakan,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.
Sementara itu, pemerintah melalui Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ukik Kusuma Kurniawan, mengakui Indonesia memiliki tantangan yang sama sebagai negara ketiga dengan populasi terbesar di Asia. Indonesia memiliki komitmen memperkuat pelaksanaan Aksi Program ICPD dan pengarusutamaan SDGs di tingkat daerah.
Menurutnya, daerah yang ada di Indonesia telah menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan sejak 2014. Kemudian, pada 2021, pemerintah menerapkan SDGs Desa untuk melokalisasi tujuan SDGs.
SDGs Desa memastikan suara dari akar rumput didengar dan masyarakat setempat memiliki rasa kepemilikan atas proses pencapaian tujuan SDGs. Indonesia menunjukkan pencapaian yang mengesankan selama 30 tahun terakhir.
Pernikahan dini terus menurun di Asia dan Pasifik, katanya, memungkinkan lebih banyak anak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, kehamilan remaja berkurang setengahnya; angka kematian ibu dan bayi menurun, harapan hidup rata-rata orang di seluruh wilayah meningkat serta orang-orang hidup lebih sehat.
Indonesia juga memasukkan prinsip-prinsip inklusivitas, penentuan nasib sendiri, pemberdayaan, dan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kebijakannya. Hal ini sejalan dengan semangat ICPD.
"Kami yakin bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil peran yang lebih signifikan dalam kerja sama internasional. Khususnya di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, kependudukan serta penurunan stunting di antara negara-negara Asia Pasifik," pungkas Ukik.
Forum AFPPD diketahui mengusung tema “Mengatasi Tiga Pilar dan ICPD Paska 30 Tahun” pada 7-9 Oktober 2024.
(Arief Setyadi )
