Pilkada Sulteng, Paslon Ahmad Ali-AKA Janji Perbaiki Data Penerima Layanan Kesehatan Gratis
"Data juga diperlukan untuk tahu berapa persen yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). berapa peserta yang menunggak iuran serta apa penyebabnya, dan berapa warga yang masuk pekerja informal namun belum menjadi peserta BPJS atau menjadi peserta BPJS tapi menunggak iuran," kata Okky.
Lebih lanjut, Okky mengatakan kepala daerah harus bisa melakukan identifikasi persoalan di lapangan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan. Dari data tersebut pemerintah daerah dapat menghitung berapa biaya yang harus dialokasikan untuk peserta kategori PBI.
"Termasuk apakah peserta yang menunggak karena korban PHK diubah kepesertaannya menjadi peserta PBI," kata Okky.
Terakhir, Okky menggaribawahi pemetaan data tersebut penting untuk memastikan gagasan tersebut dapat terealisasi dan keuangan APBD dipastikan mampu dalam membiayai iuran BPJS Kesehatan khususnya bagi warga yang masuk kelompok rentan.
Sebelumnya, AKA yakin jika data dari tingkat Kota dan Kabupaten sudah terintegrasi akan terpetakan mana warga yang mampu dan tidak mampu lagi membayar iuran. Sehingga ke depan, tak ada lagi warga yang tak mendapat layanan kesehatan gratis karena hal-hal administratif.
"Kalau data sudah rapi, masalah diskriminasi di fasilitas kesehatan seperti antrian maupun kualitas layanan akibat iuran yang bermasalah bisa diselesaikan. Semua warga tenang bisa mendapatkan layanan gratis sesuai haknya hanya dengan menunjukkan KTP. Kan semua data sudah terintegrasi dari NIK," kata AKA.
AKA juga menambahkan, selain berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di Sulteng, ia juga akan mengetatkan tugas dinas sosial Pemprov Sulteng untuk membuat pendataan yang lebih objektif.
Menurut AKA, ia akan membentuk tim khusus untuk mengatasi dan memberikan pendampingan terhadap warga yang memiliki tunggakan iuran beserta denda yang membuat mereka tidak dapat mengakses manfaat BPJS Kesehatan.
"Sementara untuk terdaftar sebagai PBI memerlukan proses dan waktu yang panjang. Masalah ini kalau betul-betul ada tim yang mengawal dan serius dibantu pemerintah akan muda bisa kita atasi," kata AKA.
